Brasil Tolak Penyelidikan AS atas Praktik Dagangnya
- AS menduga Brasil melakukan pelanggaran terhadap kebijakan perdagangan, memicu penyelidikan section 301.
- Brasil menolak legitimasi penyelidikan AS, menyatakan tuduhan tidak beralasan dan telah membahas masalah tarif di WTO.
- Kebijakan tarif AS pada ekspor Brasil memanas perselisihan diplomatik kedua negara, dengan Brasil berencana membawa masalah ini ke WTO.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Brasil secara resmi menolak tuduhan Amerika Serikat (AS) terkait praktik dagang yang dianggap tidak adil. Penolakan ini disampaikan dalam sebuah dokumen setebal 91 halaman yang diunggah di situs resmi pemerintah Brasil, beberapa jam setelah dikirim ke Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada pada Senin (18/8/2025).
Langkah Brasil ini merupakan tanggapan atas penyelidikan resmi yang diprakarsai oleh USTR. Investigasi yang dikenal sebagai “Section 301 probe” tersebut dinilai Brasil sebagai penggunaan sepihak hukum dagang AS, tanpa dasar hukum internasional yang jelas.
1. Dugaan pelanggaran dan pemicu penyelidikan section 301
USTR pada Juli 2025, mengumumkan dimulainya investigasi Section 301 terhadap Brasil. Pemerintah AS menyoroti sejumlah kebijakan Brasil yang dianggap merugikan eksportir dan perusahaan Amerika, antara lain pembatasan perdagangan digital, perlakuan tarif khusus, perlindungan hak kekayaan intelektual, pembatasan akses pasar etanol, dan penegakan hukum lingkungan.
“Investigasi ini akan menentukan apakah kebijakan, tindakan, dan praktik pemerintah Brasil terkait perdagangan digital, layanan pembayaran elektronik, tarif preferensial, penegakan antikorupsi, perlindungan kekayaan intelektual, serta akses pasar etanol dan praktik deforestasi ilegal, merupakan hambatan yang tidak wajar atau diskriminatif bagi kepentingan dagang AS,” menurut pernyataan resmi USTR.
Dilansir Bloomberglaw pada Selasa (19/8/2025), penyelidikan ini disebut-sebut sebagai upaya pembenaran atas pemberlakuan tarif hingga 50 persen pada ekspor Brasil ke AS, kecuali sekitar 700 produk tertentu seperti suku cadang pesawat dan komoditas pertanian.
2. Penolakan Brazil terhadap legitimasi penyelidikan dagang AS
Brasil menyampaikan dalam dokumen resminya bahwa tuduhan AS tidak beralasan dan penyelidikan yang dilakukan seharusnya bukan melalui mekanisme unilateral seperti Section 301. Brasil menegaskan kebijakan digital, hak kekayaan intelektual, etanol, serta lingkungan hidup sepenuhnya konsisten dengan ketentuan perdagangan internasional.
“Brasil menegaskan sikap konsisten bahwa Section 301 merupakan alat sepihak yang bertentangan dengan prinsip dan regulasi sistem perdagangan multilateral,” ujar pejabat pemerintah Brasil, dilansir US News.
Brasil juga menambahkan bahwa sejumlah ketentuan tarif dan kebijakan lain telah dibahas secara konstruktif di forum World Trade Organization (WTO).
“Pemerintah Brasil sudah meminta konsultasi di WTO atas tarif AS yang dinilai memberatkan pelaku ekspor lokal,” ungkap pernyataan pemerintah Brasil.
3. Dampak dan kelanjutan perselisihan diplomatik
Situasi antara kedua negara semakin memanas sejak diberlakukannya tarif 50 persen oleh Presiden Donald Trump pada ekspor Brasil. Kebijakan ini dianggap Brasil bermotif politik dan membebani perdagangan kedua negara.
Brasil juga mengkritik kebijakan tarif etanol AS yang berbeda jauh dibandingkan tarif untuk produk serupa asal AS yang masuk ke pasar Brasil. Pemerintah Brasil berencana untuk membawa masalah ini lebih lanjut ke WTO serta mengupayakan dialog dengan AS guna melindungi kepentingan ekonomi nasional dan eksportir terdampak.
“Tindakan, kebijakan, dan praktik Brasil tidaklah wajar, diskriminatif, ataupun memberatkan terhadap perdagangan AS. Kami mengedepankan dialog konstruktif untuk mengatasi perbedaan ini," ungkap pemerintah Brasil.
