Jakarta, IDN Times - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Danantara turut terlibat dalam penyusunan model bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih.
Penyusunan itu dilakukan bersama dengan Kementerian Koperasi.
Dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria membahas perkembangan verifikasi dan validasi (verval), serta penyusunan model bisnis Kopdes Merah Putih agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Membangun fisik itu gampang, membangun orang gampang, tapi membangun bisnis model itu nggak gampang,” ujar Dony dikutip Rabu, (28/10/2026).
Dony menekankan, pembangunan Kopdes Merah Putih tidak cukup hanya dengan menyiapkan bangunan dan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, koperasi perlu memiliki model bisnis yang tepat agar mampu menjalankan kegiatan usaha secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pembentukan pusat distribusi atau distribution center sebagai simpul penyaluran kebutuhan pokok.
Melalui sistem itu, pengiriman barang dapat dilakukan berdasarkan pesanan (purchase order/PO), sementara pembiayaan ditempatkan pada level pusat distribusi untuk mendukung kelancaran operasional.
“Harus ada distribution center-nya, kita drop-nya di situ berdasarkan PO. Nanti financing-nya itu ada di level distribution center itu,” ujar Dony.
Model bisnis Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama, yakni menyediakan kebutuhan barang masyarakat, mempermudah akses pembiayaan, serta menyerap hasil produksi masyarakat melalui fungsi offtake.
Untuk mendukung fungsi tersebut, diperlukan infrastruktur logistik, termasuk gudang dan armada angkutan, yang terintegrasi dengan sistem distribusi.