Data BPS Diragukan, Apa Aja Komponen Penghitungan Pertumbuhan Ekonomi?
- Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi: Pengeluaran rumah tangga, investasi, dan ekspor barang Indonesia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025.
- Dua cara penghitungan pertumbuhan ekonomi yaitu dari sisi pengeluaran dan produksi
Jakarta, IDN Times - Data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 masih menarik untuk dibahas lantaran banyak yang menganggap tidak sesuai dengan realita. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2025 telah merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan banyak ekonom dan pakar lainnya, yang hanya sekitar 4,8 persen. Selain itu, capaian tersebut jadi pertumbuhan tertinggi sejak pertengahan 2023, bahkan lebih tinggi dari saat masa pemilu lalu.
1. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi
Ada sejumlah faktor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi tersebut dan disampaikan oleh BPS. Pengeluaran rumah tangga, belanja masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari masih menjadi tulang punggung pertumbuhan. Selama kuartal II, belanja masyarakat tumbuh 4,97 persen, naik tipis dari kuartal sebelumnya.
Libur panjang seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan libur sekolah membuat masyarakat lebih sering bepergian dan berbelanja, terutama di sektor transportasi, restoran, dan hotel. Pembayaran uang sekolah juga berperan dalam meningkatkan konsumsi di sektor pendidikan.
Kemudian lonjakan investasi, Investasi (penanaman modal) tumbuh signifikan, mencapai 6,99 persen, jauh lebih tinggi dari sebelumnya (2,12 persen). Peningkatan ini utamanya terlihat dari banyaknya proyek konstruksi seperti pembangunan sekolah, rumah susun, dan infrastruktur lainnya.
Ekspor barang Indonesia naik tajam menjadi 10,67 persen karena banyak perusahaan mempercepat pengiriman produk ke Amerika Serikat sebelum tarif baru diberlakukan. Lalu, impor juga meningkat, menandakan naiknya kebutuhan bahan baku dan alat untuk investasi.
Meskipun belanja pemerintah masih minus 0,33 persen, angkanya sudah membaik dibanding kuartal lalu lantaran tahun lalu belanja pemerintah tinggi saat pemilu, sehingga perbandingannya memang cukup berat. Sementara industri manufaktur—sektor pengolahan seperti pabrik dan industri—tumbuh 5,68 persen, lebih tinggi dari sebelumnya. Peningkatan ekspor besi dan baja sangat membantu, tetapi tidak semua industri tumbuh merata.
Misalnya, industri alas kaki (sepatu) justru stagnan dan pertumbuhannya lambat. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja belum maksimal. Meski begitu, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah turun cukup besar, yang artinya kondisi tenaga kerja mulai membaik.
2. Penjelasan komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menjelaskan, dua cara penghitungan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah dari sisi pengeluaran yang punya beberapa komponen seperti konsumsi, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), belanja pemerintah, dan ekspor-impor.
Kedua dari sisi produksi, ada dari sisi sektoral seperti pertanian, industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Itu adalah penghitungan dan komponen yang digunakan untuk memperoleh angka pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 sebesar 4,87 persen.
"Yang kita lakukan dari sisi pengeluaran itu adalah dari sisi konsumsi. Konsumsi ketika Ramadan Lebaran kemarin itu tidak bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita cuma 4,87 persen dengan konsumsi kita di 4,96 persen, tapi konsumsi naik jadi 4,97 persen (kuartal II-2025) langsung menggeber pertumbuhan ekonomi sampai 5,12 persen," kata Huda kepada IDN Times di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Konsumsi rumah tangga memang masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Tak heran jika Huda meragukan angka pertumbuhan ekonomi kuartal-II 2025 yang melesat begitu tinggi, sementara pertumbuhan konsumsinya sangat tipis.
Konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 54,25 persen terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) atau berkontribusi 2,64 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025, yang mencapai 5,12 persen secara tahunan.
Selain itu, Huda dan Celios juga memberikan catatan terhadap PMTB. Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai memasukkan komponen mesin dan sebagainya sangat tinggi sekali serta ada komponen PMTB yang dihasilkan dari proyek strategis nasional (PSN) yang belum terlaksana atau baru sekarang MoU.
"Karena tadi yang kita lihat PMI (Purchasing Managers' Index) kita masih kontraksi, tidak ada ekspansi, tapi industri kita bisa tumbuh sampai 5,68 persen. Itu catatan kita," kata Huda.
3. Celios gugat data pertumbuhan ekonomi RI ke PBB
Terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang di atas ekspektasi, Celios telah mengirimkan surat permintaan investigasi kepada Badan Statistik PBB, yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyatakan, sikap tersebut dilakukan Celios sebagai upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat secara umum.
“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke-II 2025 yang sebesar 5,12 persen year-on-year. Kami coba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, dan menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi, padahal PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama," kata dia, Jumat (8/8).
Celios pun berharap UNSD dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya pada kuartal II-2025. Adapun PBB pun telah merespons surat tersebut. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar mengatakan sudah mendapatkan surat balasan pada Senin (11/8) malam.
"Sudah dibalas oleh komisi statistiknya PBB, head-nya. Kemudian mereka akan merespon itu dan kemudian didiskusikan di internal PBB," kata dia, Selasa (12/8). Celios masih menunggu respons lanjutan setelah melakukan pembahasan di internal PBB.
