Dua Putusan Pengadilan AS Ubah Perdebatan Refund Tarif Trump
- Dua putusan pengadilan federal AS memerintahkan pemerintah memproses refund tarif impor era Trump yang dinyatakan ilegal, memberi arah baru bagi ribuan gugatan perusahaan.
- Total nilai tarif yang dipermasalahkan mencapai sekitar 175 miliar dolar AS, dengan Mahkamah Agung sebelumnya menyatakan penerapan tarif berdasarkan IEEPA tidak sah secara hukum.
- Para pengacara perdagangan menilai keputusan ini bisa mengubah arah debat soal refund, meski pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding dan proses hukum masih panjang.
Jakarta, IDN Times — Upaya perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan pengembalian dana dari tarif impor yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump mengalami perkembangan penting pekan ini. Dua putusan pengadilan federal memberikan arah baru bagi perdebatan mengenai apakah perusahaan dapat memperoleh refund atas tarif yang sebelumnya dinyatakan ilegal.
Langkah tersebut muncul setelah Mahkamah Agung AS bulan lalu memutuskan, tarif blanket yang diberlakukan Trump tidak sah secara hukum. Namun, putusan tersebut tidak secara langsung membahas apakah perusahaan yang telah membayar tarif tersebut berhak mendapatkan pengembalian dana.
1. Pengadilan perdagangan perintahkan pemerintah memproses refund
Perkembangan pertama terjadi pada Senin (2/3/2026), ketika pengadilan federal menolak permintaan Departemen Kehakiman AS untuk menunda pembahasan kasus pengembalian tarif selama 90 hari. Pengadilan juga menegaskan US Court of International Trade (CIT) tetap menjadi lembaga utama yang menangani gugatan refund tarif.
Beberapa hari kemudian, pada Rabu (4/3), pengadilan perdagangan yang berbasis di Manhattan mengeluarkan perintah penting yang menyatakan pemerintah harus mengembalikan tarif yang dikumpulkan secara ilegal. Perintah tersebut dikeluarkan oleh Senior Judge Richard Eaton sebagai tanggapan atas satu gugatan yang diajukan oleh sebuah perusahaan filtrasi. Namun, putusan itu juga memberikan instruksi luas yang mencakup “all importers of record” atau “semua importir tercatat.”
Dalam putusannya, Eaton menulis, seluruh perusahaan tersebut "berhak atas manfaat" dan memerintahkan US Customs and Border Protection (CBP) untuk menindaklanjuti proses pengembalian dana. Hakim juga menyatakan dirinya akan menjadi satu-satunya hakim yang menangani kasus permintaan refund tarif ke depan. Meski demikian, proses hukum diperkirakan belum selesai. Putusan tersebut hampir pasti akan diajukan banding oleh pemerintah AS.
2. Taruhannya mencapai hingga 175 miliar dolar
Kasus ini berkaitan dengan tarif blanket yang diberlakukan Trump sejak kembali menjabat tahun lalu dengan dasar hukum International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977. Total nilai tarif yang dipermasalahkan diperkirakan mencapai hingga 175 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.970 triliun (kurs Rp16.974).
Mahkamah Agung sebelumnya memutuskan dengan suara 6-3 bahwa penggunaan IEEPA untuk menerapkan tarif tersebut tidak sah secara hukum. Namun, putusan mayoritas tidak membahas secara langsung apakah perusahaan berhak mendapatkan pengembalian dana atas tarif yang telah dibayarkan.
Perdebatan mengenai refund tarif juga semakin politis di Washington. Senator AS Elizabeth Warren bahkan menilai upaya penundaan yang dilakukan Gedung Putih sebagai tindakan yang tidak adil. Ia menyebut taktik penundaan tersebut sebagai "pencurian di siang bolong."
3. Pengacara perdagangan nilai putusan bisa mengubah arah debat
Sejumlah pengacara perdagangan internasional menilai keputusan terbaru pengadilan berpotensi mengubah arah perdebatan mengenai refund tarif, meski proses hukum masih panjang. Greg Husisian, partner di firma hukum Foley & Lardner yang mewakili importir dalam upaya mendapatkan refund mengatakan, putusan Eaton menunjukkan pengadilan perdagangan ingin mempercepat penanganan kasus tersebut.
Ia mengatakan, "pengadilan perdagangan akan mendorong kasus-kasus ini berjalan secepat mungkin". Nanmun dia menambahkan, "kami percaya ada kemungkinan 100 persen bahwa putusan ini akan diajukan banding."
Menurut Husisian, isu utama berikutnya adalah apakah pengadilan perdagangan memiliki kewenangan untuk memberikan relief yang berlaku luas bagi semua perusahaan.
Pandangan serupa disampaikan oleh pengacara perdagangan internasional dari Sidley Austin, Ted Murphy. Dalam catatan kepada kliennya pada Rabu (4/3), ia menulis, putusan Eaton akan mengubah sifat perdebatan tentang pengembalian tarif.
Murphy menilai, perdebatan kini kemungkinan akan berfokus pada apakah pengadilan dapat memberikan keputusan yang berlaku secara universal bagi seluruh importir. Ia juga memperkirakan kasus ini akan kembali ke US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), pengadilan yang sebelumnya menolak permintaan Departemen Kehakiman untuk menunda proses hukum.
4. Ribuan gugatan tarif sudah diajukan perusahaan
Perkembangan hukum dalam pekan ini juga menunjukkan perubahan besar dibandingkan posisi pemerintah sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya, Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Trump berupaya menunda pembahasan refund tarif selama 90 hari agar cabang politik pemerintah dapat mempertimbangkan opsi yang tersedia.
Permintaan tersebut akhirnya ditolak oleh pengadilan banding federal, sehingga membuka jalan bagi CIT untuk melanjutkan proses. Dalam putusan terbarunya, Eaton juga menyinggung isu penting bagi perusahaan, yaitu status tarif yang telah dilikuidasi maupun yang belum. Dalam konteks perdagangan, dilikuidasi merujuk pada perhitungan akhir tarif yang harus dibayar atas suatu barang impor, yang biasanya dilakukan kurang dari satu tahun setelah barang masuk ke AS.
Sebelum putusan Mahkamah Agung, sejumlah perusahaan sudah mengajukan gugatan lebih awal terkait proses tersebut karena khawatir tahap akhir ini akan menyulitkan upaya refund di kemudian hari. Eaton memerintahkan pemerintah untuk bertindak atas entri tarif yang belum dilikuidasi serta menginstruksikan, setiap entri yang dilikuidasi belum final akan dilikuidasi kembali tanpa memperhatikan bea IEEPA.
Dikutip Yahoo Finance, lebih dari 2.000 gugatan terkait tarif saat ini sedang menunggu proses hukum. Beberapa perusahaan besar yang terlibat, di antaranya Costco, FedEx, dan Revlon.
Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait perkembangan terbaru tersebut. Namun, tim Trump sebelumnya telah memberi sinyal pemerintah tidak akan membuat mekanisme pengembalian dana otomatis. Presiden Trump juga pernah mengatakan bahwa proses ini kemungkinan akan berlangsung lama.
"Saya kira ini harus disidangkan selama dua tahun ke depan," ujarnya.
Ia juga sempat menyebut kemungkinan adanya sidang ulang atau peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung melalui unggahan di Truth Social.
