OJK Ungkap 4 Proposal Utama Hasil 4 Kali Pertemuan dengan MSCI
- OJK memperkuat komunikasi dengan MSCI dan FTSE Russell melalui empat pertemuan sepanjang Februari 2026 untuk menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global.
- Dari hasil diskusi, disepakati empat proposal utama: peningkatan transparansi kepemilikan saham, penurunan ambang batas keterbukaan, kenaikan minimum free float, serta pengawasan konsentrasi kepemilikan.
- BEI dan KSEI mulai mempublikasikan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen sesuai keputusan OJK, sebagai langkah nyata mendukung reformasi pasar modal nasional.
Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat komunikasi dengan penyedia indeks global untuk memastikan integritas dan kredibilitas pasar modal Indonesia tetap terjaga di mata investor.
Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengungkapkan, OJK tidak hanya berkomunikasi dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI), tetapi juga membuka ruang dialog intensif dengan Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell sepanjang Februari.
"Kita sudah melakukan komunikasi tidak hanya dengan MSCI. Kita tahu tuntutan ini bukan tuntutan spesifik dari indeks provider global, tapi harus kita hadirkan semua," ujar Hasan pada Economic Outlook 2026 di Gedung BEI Jakarta, Selasa (3/3/2026).
1. Ada 4 pertemuan selama Februari
Sepanjang Februari 2026, Hasan mencatat telah menggelar setidaknya empat kali pertemuan dengan kedua penyedia indeks tersebut. Pertemuan itu digelar di berbagai level, mulai dari pimpinan, analis, hingga teknis. Bahkan, pertemuan terakhir digelar pekan lalu untuk menunjukkan perkembangan terbaru atas respons dan proposal yang diajukan regulator Indonesia.
"Kami bisa menyatakan bahwa ruang komunikasi kami lakukan terbuka konstruktif bahkan sampai ketingkat teknis. Kita ingin memastikan apa yang kita jadikan respons proposal solusi itu betul betul dapat mereka terima pada akhirnya," tutur Hasan.
2. Ada empat proposal utama yang disepakati
Hasan menjelaskan, ada empat proposal utama yang disepakati sebagai langkah reformasi pasar saham Indonesia. Pertama, peningkatan transparansi data kepemilikan saham perusahaan terbuka.
Kedua, penurunan ambang batas keterbukaan kepemilikan saham investor besar, dari sebelumnya di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen. Ketiga, peningkatan ketentuan minimum free float secara bertahap, dari saat ini 7,5 persen menjadi 15 persen.
Terakhir, penguatan pengawasan terhadap potensi konsentrasi kepemilikan saham pada perusahaan terbuka, guna menjaga struktur kepemilikan lebih sehat dan transparan.
"Mereka dapat menerima seluruh proposal kita," ujar Hasan.
3. BEI-KSEI umumkan informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen
Sebagai informasi, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) secara resmi menerbitkan informasi mengenai kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen. Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026 tentang Penetapan PT KSEI dan PT BEI sebagai Penyedia Data Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Kepada Publik.
"Per sore ini, pada saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1 persen itu sudah bisa diakses oleh publik di website IDX," ujar Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3).
Untuk diketahui, pengungkapan kepemilikan saham menjadi salah satu poin yang diajukan dalam proposal reformasi pasar modal ke MSCI dan FTSE.
