Pemerintah Tagih Data Pemda Buat Bangun Huntap Korban Bencana Sumatra

16 Apr 2026, 11:21 WIB

Trio Hamdani

Pemerintah Tagih Data Pemda Buat Bangun Huntap Korban Bencana Sumatra

Situasi pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang (IDN Times/Uni Lubis)

Intinya Sih

Pemerintah pusat menunggu data lokasi dan jumlah dari pemda untuk memulai pembangunan hunian tetap bagi korban banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian PKP menyatakan kesiapan penuh dengan SDM dan tim teknis yang sudah disiagakan guna mempercepat pembangunan hunian tetap di tiga provinsi terdampak.
Mendagri memberi tenggat satu minggu bagi pemda menyerahkan data, sementara BPS mencatat baru 12 kabupaten/kota yang datanya tervalidasi dari total 45 daerah pengusul.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah pusat masih menunggu penetapan lokasi serta jumlah data dari pemerintah daerah untuk memulai pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan jika hal tersebut sudah diputuskan, proses pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bisa langsung dilaksanakan.

"Saat ini kami menunggu penetapan lokasi dan jumlah dari pemerintah daerah. Begitu ditentukan, kami siap langsung membangun hunian tetap bagi saudara-saudara kita korban bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Pemerintah berharap proyek tersebut segera berjalan supaya warga terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak. Melalui koordinasi lintas kementerian dan daerah, pembangunan hunian tetap di tiga provinsi tersebut ditargetkan rampung seluruhnya pada 2026.

1. Kementerian PKP klaim sudah siapkan SDM dan tim teknis

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Maruarar menegaskan pihaknya sudah siap mempercepat pembangunan hunian tetap bagi para korban banjir. Dia menyatakan kementeriannya telah mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan, mulai dari sumber daya manusia hingga tim teknis.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengungkapkan pihaknya sudah bersiap sejak beberapa bulan lalu dengan menyiagakan tiga pejabat eselon satu yang siap diterjunkan langsung ke lapangan guna mengawal proses pembangunan tersebut.

“Kami Kementerian PKP sudah siap, SDM sudah siap dan kami sudah menyiapkan sejak beberapa bulan lalu tiga eselon satu untuk turun ke lapangan," ujarnya.

2. Mendagri beri tenggat waktu satu minggu bagi daerah

Menteri PKP Maruar Sirait (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) di Kemendagri. (Dok. Kemendagri).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan kelancaran pembangunan sangat bergantung pada kecepatan pendataan pemda. Dia memberikan batas waktu hingga Rabu pekan depan bagi setiap pemda untuk menyerahkan data lengkap.

"Secara paralel, BPS dan BNPB juga akan turun membantu proses pendataan. Jika hingga batas waktu tersebut data belum siap, maka daerah yang sudah siap datanya akan didahulukan untuk pembangunan," paparnya.

Tito juga menargetkan seluruh hunian tetap bisa diselesaikan tahun ini dengan bantuan penuh dari pemerintah provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

3. Baru 12 kabupaten/kota yang sudah serahkan data tervalidasi

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. (IDN Times/Triyan)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan pihaknya kini tengah melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan hunian tetap dari daerah terdampak. Hingga saat ini, baru terdapat 12 kabupaten/kota yang datanya telah selesai diverifikasi.

“Mayoritas usulan hunian tetap berasal dari masyarakat yang rumahnya rusak berat, hilang, atau berada di daerah rawan bencana. Kami terus membantu mempercepat proses verifikasi agar pembangunan dapat segera dilakukan,” kata Amalia.

Menurut Kemendagri sebenarnya ada 53 daerah yang terdampak bencana, namun hanya 45 daerah yang mengajukan usulan hunian tetap. Dari total tersebut, masih ada 33 kabupaten/kota lagi yang datanya akan terus dikejar dalam waktu satu minggu ke depan.