Prabowo Beri Perlindungan Hukum buat Investor Surat Utang Danantara

Dalam pasal 50A UU P2SK terbaru yang merupakan pasal tambahan, disebutkan perlindungan yang diberikan berupa perlindungan tuntutan pidana umum hingga pidana khusus, serta perdata. Berikut bunyi pasal 50A ayat (5):

“Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata,” bunyi ayat tersebut.

Adapun perlindungan itu diberikan karena investor surat utang yang diterbitkan Danantara tercatat sebagai investor dari transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional. Pada ayat (6) disebutkan bukti transaksi itu tak bisa dijadikan bukti hukum:

“Data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan,” bunyi pasal 50A ayat (6).

Namun, perlu dicatat perlindungan itu hanya diberikan pada transaksi surat utang yang dilakukan di pasar primer.

Tak hanya perlindungan hukum, investor surat utang Danantara, termasuk investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond bisa mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty dan pengungkapan sukarela wajib pajak. Sebab, investor surat utang Danantara tercatat sebagai wajib pajak. Hal itu tertuang dalam pasal 50A ayat (9). Berikut bunyinya:

“Investor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi beleid tersebut.