Proyek Pemerintah Melesat, Belanja K/L Tumbuh 33 Persen

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga Agustus 2026 mencapai Rp2.295,7 triliun atau tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.791,5 triliun atau tumbuh 29 persen. Dari jumlah tersebut, belanja K/L mencapai Rp912,4 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp879 triliun atau tumbuh 25,1 persen.

Menurut Suahasil, percepatan belanja K/L merupakan hal yang diharapkan pemerintah setelah anggaran dialokasikan. Dengan demikian, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dijalankan.

"Kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada K/L sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan. Jangan alokasinya sudah diberikan, kemudian kegiatannya enggak dijalankan," kata Suahasil.

Meski demikian, Suahasil mengingatkan percepatan realisasi anggaran harus tetap memperhatikan efisiensi dan ketepatan sasaran. Belanja pemerintah juga harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Kalau dijalankan, kegiatannya harus dengan prinsip efisiensi, prinsip tepat sasaran, dan prinsip yang kemudian bisa memberikan manfaat semaksimal mungkin kepada masyarakat," ujar Suahasil.

Lebih lanjut, defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut turun 25,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, defisitnya tercatat Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap PDB.

Rinciannya, pendapatan negara hingga Agustus 2026 mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu belanja tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.

"APBN mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB," kata Suahasil.

Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.409 triliun atau tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp435,1 triliun atau tumbuh 41,7 persen. Adapun penerimaan hibah tercatat Rp1,2 triliun. Suahasil mengatakan, pemerintah tetap menjalankan manajemen restitusi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.