Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Sri Mulyani Ungkap Perkembangan Negosiasi Tarif Resiprokal

Konferensi Pers KSSK kuartal I 2025. (IDN Times/Triyan).
Konferensi Pers KSSK kuartal I 2025. (IDN Times/Triyan).
Intinya sih...
  • Menkeu RI melaporkan negosiasi tarif resiprokal Indonesia-AS yang berlangsung.
  • Indonesia menjalankan negosiasi aktif dengan AS dalam situasi dinamis di AS.

Jakarta, IDN Times- Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati melaporkan perkembangan terbaru mengenai negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang saat ini tengah berlangsung.

Pemerintah Indonesia bahkan telah menjajaki lima aspek penting dalam proses negosiasi dengan AS terkait kebijakan tarif resiprokal guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

“Pemerintah akan terus aktif melakukan mitigasi awal, termasuk melalui proses negosiasi dan komunikasi dengan pemerintah AS,” ujarnya, Kamis (24/4/2025).

1. Situasi global dinamis, Indonesia ambil pendekatan aktif

Donald Trump dengan bagan tarif resiprokal pada 2 April 2025 di Gedung Putih (flickr.com/The White House)
Donald Trump dengan bagan tarif resiprokal pada 2 April 2025 di Gedung Putih (flickr.com/The White House)

Sri Mulyani menambahkan, situasi di AS saat ini masih sangat dinamis. Ketidakpastian arah kebijakan, serta interaksi retaliasi antara AS dan China masih terus berkembang. Dalam konteks tersebut, Indonesia menjalankan negosiasi dengan pendekatan yang aktif, termasuk dengan menyampaikan komitmen dan langkah-langkah kebijakan domestik yang relevan.

“Ini semua nanti akan dirumuskan setelah kami kembali dari perjalanan ini, terutama mengikuti perkembangan penundaan selama 90 hari yang memberikan waktu untuk terus saling berkomunikasi demi hasil yang baik,” ujarnya.

2. Proses negosiasi mengarah pada reformasi sistem perdagangan global

ilustrasi ekspor-impor (IDN Times/Aditya Pratama)
ilustrasi ekspor-impor (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah AS, menurut Sri Mulyani, tidak sedang menciptakan krisis, melainkan ingin mendorong terciptanya sistem perdagangan yang adil. Proses negosiasi pun kini mengarah pada diskusi tentang reformasi sistem perdagangan global, termasuk peran World Trade Organization (WTO).

Menkeu menyebut, Indonesia memiliki posisi yang relatif kuat dalam menghadapi negosiasi. Hal tersebut didukung oleh kekuatan ekonomi domestik yang solid, reformasi struktural yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas, serta ketahanan pangan dari sektor pertanian yang menjadi bantalan terhadap guncangan eksternal.

“Semua ini membantu memperkuat resiliensi perekonomian Indonesia, sehingga kita juga mampu menjaga posisi tawar yang seimbang. Negosiasi ini memang ditujukan untuk saling memberi dan menawarkan, kemudian mencapai kompromi. Tujuannya adalah solusi yang saling menguntungkan, dan itu yang terus disuarakan semua pihak hingga tadi malam,” tutur Sri Mulyani.

3. Strategi negosiasi yang telah dilakukan pemerintah

Pertemuan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Mendag AS Howard Lutnick (Dok Kemenko Perekonomian)
Pertemuan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Mendag AS Howard Lutnick (Dok Kemenko Perekonomian)

Adapun langkah negosiasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, yakni:

  • Penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari AS.
  • Meningkatkan impor dari AS seperti produk minyak dan gas, mesin dan peralatan, teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia.
  • Lakukan langkah reformasi di bidang fiskal seperti perpajakan dan kepabeanan
  • Penyesuaian langkah-langkah non-tariff measures. Dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian, yaitu TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), kuota impor, deregulasi pertimbangan teknis di berbagai kementerian dan lembaga.
  • Lakukan kebijakan penanggulangan banjirnya perdagangan barang-barang impor dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat.

"Berbagai kebijakan dan reformasi tersebut dilakukan di dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas kebijakan makroekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN," ungkapnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Jujuk Ernawati
EditorJujuk Ernawati
Follow Us