5000 Dapur Makan Bergizi Gratis Diduga Fiktif, DPR Soroti BGN
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi mengungkapkan, sebanyak 5.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak beroperasi. Ia pun menganggap ribuan dapur MBG tersebut fiktif.
Nurhadi mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI hari ini mengungkapkan, ada 5000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan. Kasus ini terjadi karena beberapa oknum yang diduga tahu detail seluk-beluk proses pendirian SPPG di BGN.
"Ya, Pak Dadan enggak menyebutkan, tapi waktu rapat tadi menyampaikan ada sekitar 5000 titik seluruh Indonesia," kata Nurhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Niat terselubung seperti ini, menurut dia, akan merugikan calon-calon mitra yang sejak awal mau berkontribusi penuh dalam megaproyek ini.
"Ya, menyampaikannya ini ya, dapur tidak serius. Kalau saya sih menganggap fiktif," ujar dia.
Adapun, temuan ini muncul ketika BGN melakukan pemulihan pada sistemnya. Hasilnya, ada 5000 unit dapur MBG yang belum ada dapur fisiknya.
"Jadi di situ akhirnya ketahuan angka 5000, sekitar 5000 titik yang sudah diberi kesempatan dalam durasi 45 hari untuk menyelesaikan pembangunan ternyata enggak ada progres pembangunan," kata Legislator asal Blitar Jawa Timur itu.
1. Tanggung jawab BGN tak main-main
Lebih jauh, Nurhadi mewanti-wanti bahwa BGN mendapat jatah anggaran yang fantastis ketimbang kementerian/lembaga lainnya. BGN memikul tanggung jawab besar untuk memastikan proyek berjalan secara akuntable.
Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga harus bekerja ekstra untuk memplototi kinerja BGN yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi anak-anak Indonesia dalam program MBG ini.
"Kita juga ada fungsi pengawasan. Kita langsung (turun) ke lapangan dan itu juga kami sampaikan bahwa di lapangan itu ada titik-titik dapur yang sepertinya enggak serius, tapi kok ada semacam ada niat-niatnya kurang baik gitu," kata Legislator Partai NasDem itu.
2. BGN diminta tingkatkan pengawasan SPPI
Selain itu, Nurhadi juga mendorong supaya BGN memperkuat Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Ia pun meminta anggaran Rp700 miliar di BGN dimaksimalkan untuk fungsi pengawasan bagi SPPI.
Hal ini penting karena berkaitan dengan pemenuhan gizi yang optimal dalam setiap menu makanan yang disajikan bagi siswa di Indonesia.
Selain itu, Nurhadi juga mendorong BGN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saling berelaborasi untuk menjaga kualitas menu makanan dalam program ini guna menghindari kasus-kasus siswa keracunan.
"Jadi selain kepala SPPI-nya, kepala dapurnya ini juga harus dapat pelatihan dari BGN. Ini yang perlu diperkuat sehingga keberlangsungan program makan bergizi gratis ini bisa berlangsung jangka lama," kata dia.
3. Hasil Investigasi dapur MBG jadi ladang bisnis
Sementara itu, Transparansi Tender Indonesia (TTI) turut mengungkap hasil investigasi tentang pelaksanaan dapur MBG. Hasilnya, diduga membuka jalan bagi konglomerasi yayasan yang beroperasi seperti perusahaan.
Ketua TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan, dalam praktiknya, yayasan hanya dijadikan kedok padahal yang bermain sebenarnya adalah para pemilik modal atau investor.
“Yayasan digunakan sebagai bendera saja dengan menyisihkan fee untuk yayasan sebesar Rp2.000 per porsi,” kata Nasruddin.
Dalam pelaksanaan di lapangan, kata dia, program dapur MBG justru menjadi ajang bisnis pemilik modal. Modusnya, para pemilik modal besar memperbanyak titik penyaluran MBG.
“Kontrak lima tahun itu nilainya jauh lebih besar dibandingkan pembangunan fisik yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui lahan pinjam pakai,” kata dia.
