Aceh Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Lagi hingga 29 Januari
- Mualem meminta akses ke gampong dipermudah untuk pemulihan Aceh
- Pemerintah putuskan kembalikan TKD ke Provinsi Aceh dan dua provinsi lainnya di Pulau Sumatra
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana untuk keempat kalinya pada Kamis (22/1/2026). Status tanggap darurat bencana di Aceh pun tetap berlangsung hingga 29 Januari 2026. Sebab, penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor belum tuntas.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual dari Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh semalam. Muzakir menjelaskan, perpanjangan status itu merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan merujuk pada surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri pada 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Perpanjangan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan dan sebaran masyarakat terdampak. Penanganan darurat di sejumlah daerah yang masih belum selesai, khususnya di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
"Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 7 hari terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026," kata pria yang akrab disapa Mualem itu.
Dia mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat dibutuhkan agar berbagai upaya dapat dilakukan dengan lebih baik. Proses pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, dan layanan kesehatan perlu dipercepat serta disebarkan dengan merata.
1. Mualem minta akses ke gampong dipermudah
Di dalam arahannya, Mualem meminta agar perbaikan akses masyarakat juga harus dilakukan, termasuk ke gampong atau desa-desa yang selama ini sulit dijangkau. Semua itu, kata dia, membutuhkan koordinasi yang kuat.
Dia mengajak seluruh unsur terkait mulai dari pemerintah kabupaten atau kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha hingga masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan Aceh agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Mualem memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di Kecamatan Sawang dan Kabupaten Aceh Utara yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses akibat rusaknya infrastruktur penghubung.
"Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus," kata dia.
Sejalan dengan penetapan tersebut, dia juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan.
2. Pemerintah putuskan kembalikan TKD ke Provinsi Aceh
Sementara, pemerintah memutuskan untuk mengembalikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk tiga provinsi di Pulau Sumatra yang terdampak banjir dan tanah longsor, termasuk di Aceh. Semula TKD itu dipotong oleh pemerintah pusat dengan alasan efisiensi. Total TKD yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun.
"Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan tahun 2025. Dengan kata lain, ya, ditambah angkanya totalnya menjadi Rp10,6 triliun," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Melalui kebijakan ini, TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di tiga wilayah tersebut disamakan dengan TKD tahun 2025 setelah efisiensi.
Tito selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan, keputusan tersebut juga telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat, kata dia, berkomitmen penuh memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Berbagai kekuatan dan sumber daya nasional juga telah dimobilisasi untuk mendukung pemulihan pascabencana.
3. Jumlah korban meninggal sudah mencapai 1.200 jiwa
Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (22/1/2026), jumlah korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor telah mencapai 1.200 jiwa. Angka tersebut diperkirakan masih terus bertambah lantaran masih ada 143 jiwa lainnya yang hilang. Sebanyak 113.903 warga masih tinggal di tempat pengungsian.
BNPB dan pemerintah daerah juga terus mengebut pembangunan hunian sementara. Target utama pembangunan hunian sementara sebelum bulan Ramadan.
"Dari total 42.900 unit rumah yang mengalami kerusakan berat, telah diajukan pembangunan hunian sementara sebanyak 29.621 unit. Hingga, saat ini 7.414 unit masih dalam proses pembangunan," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, di dalam keterangan tertulis, Jumat.
Sebanyak 1.056 unit hunian sementara telah selesai dan siap dihuni. Sedangkan, pengajuan pembangunan hunian tetap sudah mencapai 13.082 unit. 648 unit di antaranya saat ini berada di dalam tahap konstruksi.
