Alasan Purnawirawan TNI AD Tidak Undang Gibran di Halal Bihalal
- PPAD gelar halal bihalal dengan Prabowo dan keluarga purnawirawan TNI-Polri.
- Acara dihadiri lebih dari seribu orang, tanpa pembahasan pemakzulan Gibran.
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI desak perubahan program kerja Kabinet Merah Putih.
Jakarta, IDN Times - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menggelar halal bihalal bersama Presiden Prabowo Subianto dan keluarga besar purnawirawan TNI-Polri. Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak diundang dalam acara tersebut.
"Ini kan purnawirawan dan keluarga besar tentara, contohnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, itu keluarga besar tentara. Makanya di paparan saya tadi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke X, bukan gubernur, karena beliau keluarga besar tentara," ujar Komaruddin usai acara halal bihalal di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
1. Lebih dari seribu orang hadir
Komaruddin menyampaikan, acara halal bihalal itu dihadiri lebih dari seribu orang. Menurutnya, tak ada pembahasan mengenai pemakzulan Gibran di acara halal bihalal tersebut.
"Bahwa acara ini halal bihalal yang tiap tahunnya dilaksanakan oleh purnawirawan, kalau tahun kemarin ada di Balai Sudirman, tahun ini di Balai Kartini, jadi tidak ada dikaitkan dengan respons delapan pernyataan purnawirawan," ucap dia.
2. Respons soal desakan Gibran diganti
Terkait dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak Gibran diganti, Komaruddin menilai hal itu merupakan bentuk demokrasi setiap warga negara.
"Jadi, itu kan senior-senior saya, jadi secara demokrasi waja-wajar saja, mereka sudah berbuat untuk bangsa ini juga, ingin membangun bangsa ini, itu respons mereka. Tetapi itu bukan berarti mereka tidak setuju dengan pemerintahan, saya kira mereka ingin membangun bangsa ini, membantu pemerintah seperti yang sekarang," kata dia.
3. Isi lengkap pernyataan forum purnawirawan TNI
Berikut isi lengkap pernyataan forum purnawirawan TNI yang ditujukan ke Presiden Prabowo:
- Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
- Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
- Menghentikan PSN (Proyek Strategis Nasional) PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
- Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya.
- Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
- Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
- Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
- Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
