Anggota DPR PDIP Tolak Ide Menteri PPPA: Relokasi Gerbong Bukan Solusi
- Selly Andriany Gantina menolak usulan relokasi gerbong wanita, menilai akar masalah ada pada sistem keselamatan perkeretaapian yang harus menjamin keamanan seluruh penumpang tanpa diskriminasi.
- AHY menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap posisi gerbong khusus perempuan diperlukan, namun keselamatan harus setara bagi semua penumpang tanpa membedakan jenis kelamin.
- Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi mengusulkan agar gerbong khusus perempuan dipindahkan ke bagian tengah rangkaian KRL demi mengurangi risiko kecelakaan seperti insiden di Bekasi Timur.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menanggapi usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, tentang relokasi gerbong perempuan di KRL menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur. Dia menilai, usulan tersebut bukan solusi final.
Menurut Selly, akar persoalan dalam tragedi itu bukan terletak pada penempatan gerbong perempuan yang berada di bagian ujung, melainkan pada sistem keselamatan perkeretaapian yang harus menjamin semua pemumpang.
Selain itu, kata dia, pendekatan kebijakan tidak boleh meletakkan keselamatan perempuan seolah bisa diperoleh dengan memindahkan kerentanan kepada kelompok lain.
"Jangan sampai muncul kesan perlindungan perempuan justru dibangun dengan logika pengorbanan pihak lain. Keselamatan publik tidak boleh berbasis siapa yang ditempatkan sebagai tameng risiko," kata Selly kepada jurnalis, Rabu (29/4/2026).
1. Evaluasi keselamatan perkeretapian bukan formasi gerbong
Anggota Fraksi PDIP itu mendorong adanya perbaikan dalam tiga hal pokok. Pertama, menekankan pentingnya evaluasi secara total terhadap sistem keselamatan transportasi, bukan hanya fokus terhadap komposisi gerbong.
Menurut dia, KAI dan pemerintah harus fokus pada sejumlah hal, antara lain keselamatan sistem persinyalan, mitigasi tabrakan, prosedur darurat, ketahanan rangkaian kereta, dan desain perlindungan penumpang saat kecelakaan. Jika sistemnya aman, maka posisi gerbong tidak menjadi isu utama.
Kedua, perlindungan perempuan harus hadir tanpa segregasi kontraproduktif. Gerbong perempuan dibentuk untuk memberi rasa aman dari pelecehan dan kekerasan di ruang publik. Hal itu, kata dia, merupakan afirmasi yang penting.
"Namun demikian, afirmasi tersebut jangan diterjemahkan untuk memindahkan posisi fisik gerbong, melainkan memperkuat standar keamanan menyeluruh. Misalnya, panic system, petugas respons cepat, desain evakuasi, dan protokol keselamatan berbasis gender," ujar dia.
Ketiga, tragedi ini dinilai harus menjadi momentum reformasi keselamatan transportasi publik. Dia mengatakan, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar memindahkan gerbong perempuan ke tengah, tetapi memastikan tidak ada gerbong yang boleh menjadi zona berisiko tinggi.
"Ujung aman, tengah aman, seluruh rangkaian aman," ujar Plt Bupati Cirebon itu.
2. AHY tegaskan seluruh penumpang kereta tak boleh jadi korban
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan akan mengevaluasi penempatan gerbong khusus perempuan pada rangkaian commuter line yang selama ini berada di bagian depan dan belakang kereta.
AHY menilai, gerbong yang selama ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi penumpang perempuan justru berada pada posisi yang berisiko tinggi dalam kejadian tertentu.
"Memang belum pernah terjadi sebelumnya ada tumbukan KRL dari belakang dihantam oleh kereta api jarak jauh dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus perempuan. Jadi, pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru mendapatkan risiko yang paling tinggi,” ujar AHY di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Kendati demikian, AHY menegaskan, keselamatan tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, kata dia, harus mendapatkan perlindungan yang sama.
“Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apa pun,” kata dia.
3. Menteri PPPA usul gerbong perempuan di tengah
Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi, mengusulkan agar posisi gerbong khusus perempuan pada kereta commuter line tidak lagi ditempatkan di bagian paling depan atau belakang rangkaian.
Usulan tersebut disampaikan Arifah usai menjenguk korban kecelakaan antara kereta commuter line dengan KA Argo Bromo Anggrek di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Arifah menjelaskan, selama ini gerbong perempuan ditempatkan di bagian depan dan belakang untuk menghindari penumpukan atau rebutan penumpang. Namun, dia menilai perlu ada evaluasi menyusul insiden kecelakaan tersebut.
“Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI, kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, depan dan belakang, sementara perempuan di tengah,” ujar Arifah.
