Apakah Penghapusan 3 in 1 Adalah Solusi Terbaik Mengatasi Kemacetan Jakarta?
Rencana penghapusan aturan 3 in 1 di sejumlah jalan protokol Jakarta akan segera diberlakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 3 in 1 adalah kebijakan yang mewajibkan satu kendaraan roda empat untuk mengangkut minimal tiga orang. Kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dan menekan tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan utama Kota Jakarta.
Menurut Ahok, kebijakan 3 in 1 tersebut justru sering dimanfaatkan oleh joki untuk mengeksploitasi anak. Pasalnya, di beberapa ruas jalan menjelang masuk jalur 3 in 1, banyak dipenuhi para joki, baik laki-laki atau perempuan. Bahkan ada yang sampai mengajak anak-anak kecil untuk menarik simpati pengguna jalan.
Mirisnya lagi adalah, keberadaan joki menjadikan sistem pembatasan kendaraan itu tidak berjalan. Apalagi, belakangan terkuak maraknya eksploitasi anak yang dijadikan joki membuat Ahok semakin yakin untuk menghapus kebijakan tersebut.
Di tempat lain, pihak Polda Metro Jaya menyikapi wacana Ahok ini dengan hati-hati. Nantinya kebijakan tersebut akan dikaji bersama-sama. Rencana penghapusan aturan 3 in 1 ini perlu ada semacam pengkajian terlebih dahulu dari sisi efisiensi dan efektifitasnya. Jika aturan tersebut dinilai tidak efektif dan efisien, maka aturan tersebut memang sudah selayaknya dihapus.
Poin pentingnya adalah kebijakan 3 in 1 memberikan dampak buruk karena melibatkan perjokian anak-anak. Sebagai penggantinya, Ahok menyatakan akan ada MRT yang ditargetkan bisa mengalihkan banyak pengguna kendaraan pribadi ke sarana transportasi cepat massal itu.
Dukungan untuk rencana penghapusan kebijakan 3 in 1.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan dukungannya terhadap rencana Ahok untuk menghapus kebijakan 3 in 1. YLKI juga nampaknya memiliki ide lain untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menjelaskan YLKI setuju dengan wacana Ahok yang akan menghapus 3 in 1 di Jakarta. Menurut YLKI, kebijakan tersebut terbukti tidak efektif sebagai sarana pengendalian lalu lintas. 3 in 1 dianggap gagal mengatasi kemacetan di Jakarta, khususnya koridor Soedirman-Thamrin yang masih tetap saja macet.
Kebijakan 3 in 1 hanya malah memindahkan kemacetan di ruas yang lain. Apalagi dengan gampang 3 in 1 ini diakali dengan munculnya para joki. Sebagai ganti dari 3 in 1, Ahok disarankan untuk segera mengimplementasikan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
ERP disinyalir jauh lebih efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. ERP secara teknis bisa mengurangi kemacetan sampai dengan 40 persen di ruas yang dikenai ERP. Akan tetapi, implementasi ERP harus dibarengi dengan kesiapan sarana transportasi publik yang mumpuni.
Bagaimana dengan nasib para joki yang akan kehilangan mata pencahariannya? Para joki ini berharap ada lapangan pekerjaan yang disediakan Pemprov DKI Jakarta apabila resmi menghapuskan aturan 3 in 1 ini.
