Badan Gizi akan Akreditasi Dapur Penyedia Makan Bergizi Gratis
- Kepala BGN akan mengakreditasi dapur penyedia makan bergizi gratis untuk mengontrol kualitasnya
- Akreditasi akan dilakukan oleh lembaga independen, bukan oleh Badan Gizi Nasional
- Presiden Prabowo setuju anggaran makan bergizi gratis naik menjadi Rp100 triliun pada September 2025
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan akan mengakreditasi dapur penyedia makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan mengatakan, akreditasi itu bertujuan untuk mengontrol kualitas makan bergizi gratis.
"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2 ribu SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus, selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025).
1. Akan ada lembaga independen yang melakukan akreditasi
Dadan menjelaskan, nantinya akan ada lembaga independen melakukan akreditasi untuk SPPG. Dia menegaskan, bukan Badan Gizi Nasional yang melakukan akreditasi.
"Bukan BGN dong, lembaga independen untuk melakukan akreditas nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," ucap dia.
Meski demikian, Dadan masih enggan menyebut lembaga independen mana yang akan melakukan akreditasi terhadap SPPG.
2. Prabowo restui anggaran MBG naik jadi Rp100 triliun
Sebelumnya, Dadan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga setuju anggaran makan bergizi gratis naik menjadi Rp100 triliun pada September 2025.
Dengan demikian, total anggaran untuk program MBG mencapai Rp171 triliun. Penambahan anggaran itu diklaim oleh Prabowo lantaran semakin banyak anak yang ingin menerima manfaat MBG.
"Jadi, kalau percepatan itu, kita lakukan mulai September, maka akan butuh Rp100 triliun," ujar Dadan.
Menurutnya, berdasarkan penghitungan pada periode September hingga Desember 2025, maka anggaran yang dibutuhkan Rp25 triliun per bulannya. Sehingga, bila percepatan penerima program MBG dimulai Oktober, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp75 triliun.
"Untuk 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan. Itu jika ingin dilakukan percepatan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat," tutur dia.
3. Tambahan anggaran Rp100 triliun bakal digunakan untuk operasional MBG
Tambahan Rp100 triliun akan digunakan untuk pembelian bahan baku, operasional hingga pelatihan SDM agar bisa mendistribusikan program unggulan Prabowo tersebut.
"Yang pasti untuk pembelian bahan baku, operasional dan kemitraan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Yang pasti, sudah dianggarkan," katanya.
