Ada Oknum Satpol PP Lakukan Pungli di Tanah Abang, Sandiaga Bakal Temui Ombudsman
Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membantah jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengabaikan investigasi Ombudsman terkait dugaan maladministrasi peran Satpol PP dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang.
"Kami tindak lanjuti kok. Kami berterimakasih sekali dengan Ombudsman. Dan tidak ada niatan dari Pemerintah Provinsi untuk mengabaikan itu," bantah Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/11).
Sandiaga mengaku tidak ingin permasalahan ini menjadi konsumsi publik. Dan akan bertemu dengan Ombudsman membahas masalah ini.
"Kita tidak ingin berbalas-balasan di media. Ini kelihatannya sangat diperlukan (untuk bertemu). Kami siap kapan saja, malah kalau bisa kami yang berkunjung kesana," tegas Sandiaga.
Hingga saat ini, Ombudsman masih menunggu Pemprov DKI Jakarta menjalankan saran mereka terkait Satpol PP dan PKL. Yakni menegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang PKL, sehingga tempat-tempat yang peruntukannya untuk kepentingan publik bisa bebas dari PKL.
Ombudsman juga menyarankan Pemprov DKI melakukan penataan ruang, sesuai peraturan sekaligus menata dan menertibkan PKL khusunya pada Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara.
Untuk diketahui, Ombudsman RI menemukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pungli atau pungutan liar, hingga pembiaran yang diduga dilakukan oknum Satpol PP DKI.
Ombudsman meninjau beberapa lokasi yakni kawasan Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, Setiabudi, Menara Imperium, Jatinegara, Setiabudi Perbanas, dan Stasiun Manggarai.
Tidak hanya melibatkan oknum Satpol PP dan PKL, tapi juga preman yang merupakan penghubung antara Satpol PP dan PKL. Nilai pungli itu sendiri bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
