Bansos Bakal Disalurkan Secara Digital agar Tepat Sasaran
- Kemensos mendukung pengembangan infrastruktur digital publik untuk program perlindungan sosial
- Digitalisasi diperlukan agar bantuan sosial tepat sasaran dan mengatasi kendala literasi keuangan dan teknologi
- Penggunaan teknologi dalam penyaluran bansos perlu dimulai, dengan pendekatan pemerintah digital dan adopsi digital public infrastructure (DPI)
Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung rencana pengembangan infrastruktur digital publik terhadap program Perlindungan Sosial (perlinsos) yang dicanangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Digitalisasi ini dinilai penting untuk memperoleh data yang akurat, sehingga bantuan sosial atau bansos yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran.
"Pada dasarnya kita mendukung. Kita tidak bisa lagi menghindar bahwa penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi. Data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/4/2025).
1. Bansos disalurkan melalui Himbara
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos. Namun, cara ini tak jarang menghadapi kendala karena adanya perbedaan literasi mengenai keuangan, dan teknologi di tengah penerima manfaat.
"Kalau toh sekarang misalnya kita menggunakan Himbara sebagai alat, itu juga tidak bisa diserap, sekian persen tidak bisa diserap karena mereka (penerima manfaat) gak ngambil, mereka gak ngerti, mereka sakit, dan lain sebagainya. Lalu dibagilah sebagian (bansos) dengan (melalui) PT Pos. Nah, PT Pos ini yang mendatangi ke rumah-rumah. Artinya, penerima manfaat ini kemampuan atau literasinya tentang macam-macam ini berbeda-beda," kata dia.
2. Penggunaan teknologi untuk bansos harus dimulai
Meski demikian, Gus Ipul menilai, penggunaan teknologi dalam menyalurkan bansos perlu segera dimulai. Kemensos, kata dia, siap mendukung dan mengikuti wacana digitalisasi yang dirancang DEN.
"Tetapi ini harus dimulai, khususnya di kalangan masyarakat yang melek teknologi. Bahwa sekian persen ketinggalan, masih tetap cara manual, akan kita bantu. Tapi intinya apa? Mari kita mulai yang bisa dirancang, yang memungkinkan. Kita ikut saja," ujar dia.
3. Pendekatan dengan pemerintah digital
Dalam kesempatan ini, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha, menjelaskan pendekatan yang akan diterapkan adalah pemerintah digital. Ia menyebut, secara garis besar, langkah ini akan berdampak pada efisiensi, inklusivitas, dan transparansi pemerintahan.
"Jadi, digitalisasi, prospect. Itu yang kira-kira pendekatan utama yang kami rancang," kata Tubagus.
Tubagus menyebut, pihaknya memutuskan memulai mengadopsi digital public infrastucture (DPI) untuk program perlindungan sosial. Ia menyampaikan, dalam DPI itu nantinya berisi tiga tampilan, yakni identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan data exchange.
"Jadi kalau kita ngomong digital public infrastructure, di sini ini konteksnya di blok yang ke satu ini emang terkait dengan data exchange. Ini untuk memperbaiki nanti data KPM-nya," jelas Tubagus.
