Bawaslu Buka Suara soal Anggota di Medan Kena OTT Gegara Peras Caleg
Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) buka suara soal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Anggota Bawaslu Kota Medan, Azlansyah Hasibuan.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menilai, peristiwa OTT itu mencoreng nama baik kelembagaan dan jadi perhatian serius.
"Peristiwa OTT yang terjadi pada salah satu komisioner Bawaslu Kota Medan, telah mencoreng nama baik kelembagaan dan menjadi perhatian serius kami," kata Lolly dalam keterangannya, Kamis (16/11/2023).
1. Bawaslu hormati proses hukum
Lolly menyampaikan bahwa Bawaslu menghormati proses hukum yang saat ini sedang berlangsung.
"Kami menghormati proses hukum termasuk asas praduga tak bersalah pada yang bersangkutan, sampai adanya putusan pengadilan hukum yang berkekuatan hukum tetap," tutur dia.
2. Bawaslu dukung penuh untuk usut tuntas
Lolly juga menuturkan, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengusut lebih lanjut perkara dugaan pemerasan tersebut.
"Bawaslu dalam hal ini akan memberikan dukungan penuh pada aparat penegak hukum untuk dapat mengusut dan menegakkan proses hukum dengan sebaik-baiknya," ungkap dia.
3. Diduga peras caleg, Anggota Bawaslu Medan Azlansyah kena OTT
Sebelumnya, Polda Sumatra Utara melakukan OTT terhadap komisioner Bawaslu Kota Medan Azlansyah Hasibuan. OTT itu dilakukan tim Sapu Bersih Pungli Polda Sumatra Utara di salah satu hotel mewah di Kota Medan, Selasa (14/11/2023) malam.
Untuk diketahui, Azlansyah merupakan anggota Bawaslu Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Dia juga menjadi Humas di salah satu Hotel Kota Medan.
Selain Azlansyah, polisi juga menangkap dua orang lain yang diduga terlibat. Mereka berinisial FH (29) dan IG (25). Keduanya adalah warga Jalan Roso, Gang Puskesmas, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.
Ketiganya ditangkap petugas saat menerima uang. Infornasi sementara, uang itu hasil memeras dari salah satu caleg Kota Medan.
"Tujuannya untuk pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan," kata Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (15/11/2023) malam.
Hadi mengungkapkan, kasus ini diungkap setelah korban melapor ke polisi. Dia merasa dipersulit dalam pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan.
"Saat ini kasusnya dalam proses oleh Tim Saber Pungli dengan melibatkan Pokja Yustisi dari Kejati Sumut, Pokja Ahli dan Pokja lainnya," pungkasnya.
