Belum Genap Sepekan Dilantik, 3 Menteri Prabowo Tuai Kontroversi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjadi sorotan publik, setelah ia mengatakan peristiwa  1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurutnya tidak semua kejahatan HAM bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat meskipun melanggar HAM. 

Yusril juga mengatakan tidak ada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, dalam beberapa puluh tahun terakhir. Menurutnya yang termasuk pelanggaran HAM berat adalah genosida atau ethnic cleansing (pelenyapan etnis). 

"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing. Mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan kita," ucap Yusril.

Mantan Presiden Indonesia, Joko "Jokowi" Widodo, mengakui 12 pelanggaran HAM berat, salah satunya peristiwa 1998. 

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa," ucap mantan Presiden Jokowi, dikutip dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Sabtu (26/10/2024).

Bahkan Jokowi pernah mendesak untuk melakukan penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa dalam tragedi 1998 tersebut. 

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menuai kontroversi setelah pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya. 

Menurutnya hanya dengan Rp64 miliar kementeriannya tidak dapat berjalan sesuai cita-cita presiden.  

"Rombak itu. Dari Rp20 triliun cuma Rp64 miliar. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ucap Natalius Pigai saat penyambutan di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Natalius juga mengatakan jika negara mampu, maka berikan anggaran untuk kementeriannya di atas Rp20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan," ujarnya. 

Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengatakan setiap permintaan harus dikaji terlebih dahulu sebelum dikabulkan apakah masuk akal atau tidak.

"Kita belum lihat apa-apa saja yang diajukan dari Rp60 miliar sampai Rp20 triliun. Nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidak," ucap Adies di gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/10/2024). 

Sedangkan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, menjadi sorotan publik setelah dirinya membuat undangan haul (peringatan hari wafat) menggunakan kop kementeriannya untuk acara pribadinya yang disebarkan untuk kepala desa dan jajarannya di Kecamatan Krawat Watu, Serang, Banten.

Saat ditanya mengenai alasan menggunakan kop kementerian, Yandri tidak memberikan penjelasan secara jelas dan hanya mengatakan pada 20 Oktober bertepatan dengan Hari Santri Nasional.

"Ya sebenarnya saya WA (WhatsApp) itu sudah lama karena hari santri nasional sudah tahu lama, dengan WA biasa. Kemudian haul emak saya juga udah tahu tanggalnya, 20 Oktober pas meninggal, emak hari santri juga 20 Oktober 2022 yang lalu," ucap Yandri di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024). 

Yandri mengklaim tidak menggunakan uang kementerian sepeser pun dalam acara pribadinya. 

"Intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan, demi Allah, demi Rasul gak ada. Jadi itu murni persoalan administrasi saja dan insyaallah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi," ujarnya. 

Dia juga menyebut tidak menyangka persoalan kop surat tersebut akan seheboh ini, "Saya baru satu hari dilantik, jadi persoalan itu persoalan administrasi dan sekali lagi saya tidak disengaja bahwa akan heboh seperti ini, saya tidak menyangka," ucapnya.