BKPRMI: Tradisi Baru, Pejabat Datang ke Kampus Bikin Demokrasi Maju
- BKPRMI menilai kehadiran pejabat pemerintah ke kampus untuk berdialog dengan mahasiswa menjadi tradisi baru yang menunjukkan keterbukaan dan kemajuan praktik demokrasi di Indonesia.
- Sedek Rahman Bahta menegaskan kampus harus tetap jadi ruang akademik sehat, tempat adu gagasan dan validasi data, bukan arena penghakiman terhadap perbedaan pandangan.
- BKPRMI berharap tradisi dialog langsung antara pejabat dan mahasiswa terus berlanjut karena dinilai mampu memperkuat budaya musyawarah serta mematangkan demokrasi yang partisipatif di Indonesia.
Jakarta, IDN Times – Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) menyoroti langkah para menteri dan pejabat pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto, yang hadir langsung ke kampus untuk berdialog dengan mahasiswa.
BKPRMI menilai pola komunikasi tersebut menjadi tradisi baru yang menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik, sekaligus menguji kebijakan secara terbuka di ruang akademik. Langkah itu juga dinilai sebagai kemajuan dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI, Sedek Rahman Bahta, mengatakan momentum dialog langsung antara pejabat dan mahasiswa merupakan hal yang patut diapresiasi, karena membuka ruang pertukaran data dan gagasan secara lebih sehat.
1. Praktik baru ketatanegaraan Indonesia
Bahta menyebut kehadiran pejabat pemerintah di kampus untuk menjawab kritik publik merupakan hal baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya menjawab kritik melalui media, tetapi juga datang langsung untuk berdialog.
"Ini hal baru dalam praktik ketatanegaraan kita. Saat muncul kritik publik, pejabat tidak sekadar memberikan klarifikasi lewat media, melainkan datang langsung ke kampus untuk berdialog dan mengadu data secara terbuka dengan mahasiswa," ujar Bahta dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Bahta menilai, ruang dialog yang terbuka tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan akademisi untuk menguji kebijakan berdasarkan data dan fakta secara langsung.
2. Kampus harus jadi arena adu gagasan, bukan penghakiman
BKPRMI juga mengingatkan agar tradisi dialog ini tidak direspons dengan tindakan persekusi, intimidasi, atau pun penolakan sepihak. Bahta menegaskan, kampus harus tetap menjaga marwahnya sebagai ruang akademik yang sehat dan inklusif.
Menurut dia, perbedaan pandangan semestinya diselesaikan melalui adu argumentasi dan validasi data, bukan dengan menghakimi pihak yang memiliki pendapat berbeda.
"Kampus sejatinya menjadi arena adu gagasan dan validasi data, bukan tempat untuk menghakimi pihak yang berbeda pandangan," tegas Bahta.
Ia juga menekankan kritik yang lahir dari lingkungan akademik harus dibangun di atas data yang kuat, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kebijakan.
"Kritik yang lahir dari lingkungan akademik harus berbasis data yang kuat, bukan sekadar penolakan tanpa dialog," lanjutnya.
3. Tradisi dialog dinilai bisa mematangkan demokrasi
BKPRMI berharap pola komunikasi langsung antara pejabat pemerintah dan mahasiswa terus dipertahankan pada masa mendatang. Menurut organisasi tersebut, tradisi ini dapat menjadi fondasi bagi demokrasi Indonesia yang lebih dewasa dan partisipatif.
Selain memperkuat keterbukaan pemerintah, dialog langsung juga diyakini mampu membangun budaya musyawarah dan penyelesaian persoalan secara konstruktif.
BKPRMI pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga ruang akademik sebagai tempat bertukar pikiran secara sehat, sehingga perbedaan pandangan dapat menjadi energi positif bagi kemajuan bangsa dan kematangan demokrasi Indonesia.
