BMKG Ungkap Dampak Efisiensi: Dana Perawatan Deteksi Tsunami Berkurang

- Anggaran pemeliharaan BMKG dipotong 71 persen oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
- Pemotongan anggaran mengancam alat operasional utama BMKG, seperti sensor gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia.
- Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun drastis akibat pemangkasan anggaran.
Jakarta, IDN Times - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga terkena dampak pemotongan anggaran di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama BMKG, Muslihuddin, mengatakan lembaganya mengajukan dispensasi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, anggaran yang selama ini ada di BMKG digunakan untuk pemeliharaan sejumlah alat operasional utama, seperti mitigasi bencana geo-hidrometeorologi.
Muslihuddin mengatakan, efisiensi anggaran itu juga berdampak pada alat operasional utama yang terancam mati. Sebab, anggaran untuk pemeliharaan alat-alat berkurang hingga 71 persen.
Oleh karena itu, BMKG khawatir kemampuan untuk mendeteksi tsunami, iklim, cuaca, kualitas udara, gempa bumi bisa terganggu.
1. BMKG miliki 600 alat sensor untuk gempa bumi dan tsunami

BMKG memiliki 600 alat sensor untuk gempa bumi dan tsunami yang memerlukan biaya perawatan. Alat-alat tersebut juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” ujar Muslihuddin dilansir ANTARA.
2. BMKG tetap dukung program efisiensi Presiden Prabowo

Meski demikian, Muslihuddin menegaskan, BMKG tetap mendukung program efisiensi Presiden Prabowo.
"Sebagai pelayan masyarakat dan bagian dari pemerintah, kita full melaksanakan mendukung arahan Presiden melalui efisiensi," kata dia.
3. BMKG pastikan layanan 24 jam tetap prima

BMKG juga memastikan, layanan 24 jam terhadap masyarakat tetap prima. BMKG akan tetap bekerja secara baik.
"Pelayanan 24 jam dan pelayanan prima akan tetap BMKG berikan kepada masyarakat," kata dia.