Bupati Aceh Selatan Dikabarkan Umrah Saat Bencana, Menko PMK: Gak Tahu
- Bupati Aceh Selatan meminta bantuan dalam penanganan banjir dan longsor di daerahnya
- Menurut Menteri Dalam Negeri, ketiga bupati tidak menyerah total dalam menangani bencana di daerahnya
- Ketiga bupati tidak memiliki pesawat dan alat berat untuk membersihkan longsor agar akses jalur darat bisa dilalui
Jakarta, IDN Times - Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, dikabarkan berangkat umrah ke Arab Saudi di tengah daerahnya sedang diterjang bencana banjir bandang dan longsor. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
"Gak tahu," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/12/2025).
1. Bupati Aceh Selatan menyatakan tidak mampu mengurus daerahnya yang dilanda bencana
Diketahui, ada tiga bupati di Provinsi Aceh yang sudah mengibarkan bendera putih alias menyetah dan meminta bantuan dalam penanganan banjir dan longsor di daerahnya masing-masing. Setelah Bupati Aceh Tengah Hail Yoga menyatakan ketidaksanggupan, 2 bupati lainnya yakni Bupati Aceh Selatan Mirwan dan Bupati Aceh Timur meminta bantuan provinsi hingga pusat.
Dalam surat bernomor 360/1975/2025 pada 27 November 2025, Bupati Aceh Selatan Mirwan meminta Pemerintah Provinsi mengambil alih penanganan darurat bencana.
Dalam surat tersebut ada 11 kecamatan di Aceh Selatan yang terdampak. Mulai dari rumah warga, fasilitas umum hingga akses transportasi lumpuh. Mirwan menyatakan ketidaksanggupan dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah Longsor pada 24 November 2025 tersebut.
"Mengingat masifnya dampak yang ditimbulkan akibat kejadian bencana, dan kemampuan daerah yang terbatas baik ketersediaan logistik, peralatan, sumber daya manusia dan anggaran, dipandang perlu Pemerintah Aceh untuk mengambil alih penanganan darurat bencana banjir di Aceh Selatan, " demikian bunyi pernyataan tersebut.
Plt Sekda Aceh Selatan Diva Samudera Putra menegaskan, ini merupakan syarat agar Pemerintah Provinsi Aceh bisa menetapkan status darurat bencana.
"Ini dukungan pemerintah kabupaten/kota agar provinsi dapat menangani lebih cepat, kuat dan terstruktur," kata Diva.
2. Respons Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, ketiga bupati itu bukan menyerah total dalam menangani bencana di daerahnya.
"Contoh, misalnya di Kabupaten Aceh Tengah, sampai saat ini masih terkunci. Jalan masih terkunci karena longsor sehingga ada jembatan terputus. Dari utara ke Lhokseumawe terputus, begitu juga dengan selatan. Mereka tetap bekerja tapi dengan kemampuan yang ada," ujar Tito ketika memberikan keterangan pers di posko bencana Sumatra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
3. Alasan tidak bisa mengatasi bencana sepenuhnya
Beberapa tugas yang di luar kemampuannya yakni makanan dan BBM yang harus didrop dari udara. Ketiga bupati itu tak memiliki pesawat.
Kedua, tugas lain yang tak mampu dikerjakan yakni tak memiliki alat berat untuk membersihkan longsor agar akses jalur darat bisa dilalui. Di forum itu Tito menyebut, surat ketidakmampuan dari pemerintah kabupaten tak menentukan keterlibatan pemerintah pusat.
"Dari pemerintah pusat, mau (pemkab) menyerah atau tidak, kami akan menilai sendiri dan mendukung di hari pertama sepenuhnya," tutur mantan Kapolri itu.
