Kerry Riza Chalid dan Riva Siahaan Terima Vonis Hakim Hari Ini
- Riva Siahaan dan Kerry Adrianto, dua terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina, menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 26 Februari 2026.
- Jaksa menuntut Riva dengan hukuman 14 tahun penjara dan Kerry 18 tahun penjara, disertai denda serta uang pengganti bernilai miliaran hingga triliunan rupiah.
- Kasus ini melibatkan beberapa pejabat Pertamina dan pihak swasta lain, dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp285 triliun akibat impor produk kilang dan penjualan solar non-subsidi.
Jakarta, IDN Times - Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan hingga Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhamad Kerry Adrianto yang juga anak pengusaha Riza Chalid akan menerima vonis hakim pada Kamis (26/2/2026). Keduanya merupakan terdakwa korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.
Sidang akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Riva dituntut 14 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp5 miliar subsider tujuh tahun kurungan. Sedangkan Kerry dituntut 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp13,4 triliun subsider 10 tahun kurungan.
Selain Riva dan Kerry, terdapat terdakwa lainnya yakni Asisten Manager Crude Import Trading pada Fungsi Crude Trading ISC PT Pertamina Persero 2019-2020, Edward Corne; VP Trading & Other Business PT Pertamina Patra Niaga Periode 2021-2023, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusuma; VP Intermediate Supply PT Pertamina tahun 2017-2018, Toto Nugroho.
Kemudian SVP Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina 2018-2020 Hasto Wibowo; Business Development Manager PT Trafigura 2019-2021 Martin Haendra Nata; VP Supply dan Distribusi PT Pertamina 2011-2015 Alfian Nasution.
Para terdakwa didakwa telah merugikan negara Rp285 Triliun. Kerugian negara itu disebabkan pengadaan impor produk kilang/BBM serta penjualan solar non-subsidi.
Mereka didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
