Dasco Respons Isu Aparat Dikerahkan di Pilgub Jateng 2024
- Ketua Harian DPP Partai Gerindra menanggapi tudingan pengerahan aparatur untuk pemenangan kandidat di Pilkada Jawa Tengah.
- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku telah mendapatkan laporan terkait masifnya penggunaan pejabat, kepala daerah, dan aparatur kepolisian untuk tujuan politik elektoral.
- Megawati menyatakan adanya dugaan pelanggaran di Pilkada 2024 dan melayangkan lima pesan kepada kader dan simpatisan dalam menyikapinya.
Jakarta, IDN Times - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tudingan adanya pengerahan aparatur untuk pemenangan kandidat Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah.
Adapun, tudingan itu sempat disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menyikapi hasil pelaksanaan Pilkada 2024.
"Mungkin akan bisa dibuktikan apabila kemudian ada laporan ke Bawaslu, ke Gakkumdu nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya," kata Dasco di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
1. Megawati dengar aparatur dikerahkan di Pilkada Jateng
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku telah mendapatkan laporan terkait masifnya penggunaan pejabat, kepala daerah, hingga aparatur kepolisian, untuk tujuan politik elektoral.
"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian, demi tujuan politik elektoral," kata dia.
Padahal, menurut dia, Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, tapi juga tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme.
Ditegaskan Megawati, militansi para simpatisan dan kader tidak akan terkalahkan di Pilkada Jawa Tengah bila Pilkada digelar secara jujur dan adil.
"Saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme," kata dia.
2. Megawati bandingkan Pilkada 2024 dan 2004
Megawati turut menyoroti masih adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di Pilkada Serentak 2024. Ia membandingkan Pilkada 2024 dengan Pilkada secara langsung saat pertama kali digelar pada 2004, sewaktu Megawati masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Dia mempertanyakan kedaulatan rakyat yang saat ini seolah dimanipulasi. Tak cuma itu, dia menyoroti matinya demokrasi akibat adanya kekuatan-kekuatan yang mau menghalalkan segala cara.
"Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara," kata Megawati.
3. Ada lima pesan Megawati di Pilkada 2024
Megawati lantas melayangkan lima pesan kepada seluruh kader dan simpatisan menyikapi Pilkada 2024. Pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama money politics.
"Ketidaknetralan penjabat kepala daerah, dan tekanan yang diberikan kepada kepala desa," kata dia.
Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik uang.
Keempat, mengumpulkan berbagai fakta pengadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten dan menyebabkan ketidakadilan.
"Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran," ujar dia.
