Data Bawaslu: Jakarta Provinsi Paling Rawan di Pemilu 2024
.jpg)
Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, profesionalitas penyelenggara pemilihan umum menjadi jantung dari kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum. IKP jadi salah satu tolak ukur profesionalitas kinerja dalam pengawasan pemilu.
"Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 menegaskan, jika aspek profesionalisme ini tidak dijaga dan dikuatkan, berpeluang besar memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan di pemilihan umum," ucap Lolly dalam acara peluncuran IKP di Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022).
1. Jakarta peringkat pertama provinsi paling rawan pemilu
Lolly menjelaskan, hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 juga merekam provinsi dengan kerawanan tinggi. Khusus untuk tingkat provinsi dilakukan dengan dua pendekatan analisa. Pendekatan pertama berdasarkan hasil input data dari Bawaslu Provinsi, dan pendekatan kedua berdasarkan hasil agregat penghitungan dari Bawaslu kabupaten/kota.
"Hasilnya, kelima provinsi yang masuk wilayah dengan kerawanan tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan skor 88,95, kemudian disusul Sulawesi Utara 87,48, Maluku Utara 84,86, Jawa Barat 77,04, dan Kalimantan Timur 77,04," ujar dia.
2. Sebanyak 21 provinsi masuk IKP sedang dan 8 provinsi rendah
Lolly menuturkan, jika mengacu pendekatan pertama, yakni hasil input Bawaslu Provinsi, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mencatatkan, ada lima provinsi masuk kategori kerawanan tinggi, 21 provinsi masuk sedang, dan 8 provinsi masuk kerawanan rendah.
"Ada lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi, 21 provinsi yang masuk kerawanan sedang, dan 8 provinsi yang masuk kerawanan rendah," ucap dia.
3. Bawaslu ingatkan pentingnya mengedepankan netralitas
Lebih lanjut Lolly menjelaskan, merujuk hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini, Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama. Terutama bagi penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan Pemilu 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.
Dia mengingatkan, agar netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilu yang lebih kredibel dan akuntabel.
"Polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu, menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu," imbuh dia.
