Prabowo Paham Politik Luar Negeri, Marty: Harusnya Jadi Potensi Bagus
- Marty Natalegawa menilai Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap politik luar negeri, menjadikannya aset penting bagi diplomasi Indonesia di kancah global.
- Ia menekankan peran presiden sebagai diplomat utama negara harus diimbangi kesiapan sistem diplomasi dalam negeri serta koordinasi efektif antara presiden dan Kementerian Luar Negeri.
- Marty mendorong Kemlu bersikap lebih proaktif memanfaatkan kepedulian presiden terhadap isu global agar kebijakan luar negeri Indonesia semakin kuat dan berpengaruh di tingkat internasional.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2009–2014, Marty Natalegawa, menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap isu-isu politik luar negeri. Menurut Marty, kepedulian tersebut menjadi aset penting bagi diplomasi Indonesia di tingkat global.
Ia menggambarkan Prabowo sebagai seorang foreign policy president, yakni pemimpin yang secara pribadi memberikan perhatian besar terhadap dinamika hubungan internasional dan diplomasi.
“Kami juga berpandangan sama, bahwasannya Bapak Presiden Prabowo adalah seorang foreign policy president, seseorang yang nampaknya sebagai individu sangat peduli, sangat memberikan perhatian terhadap masalah-masalah politik luar negeri,” kata Marty dalam program Real Talk with Uni Lubis di kantor IDN Times, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, perhatian seorang kepala negara terhadap isu global merupakan modal penting bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia.
“Dan ini adalah satu aset yang luar biasa pentingnya, dan betapa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya mungkin. Ini satu aset yang sangat penting,” ujarnya.
1. Presiden sebagai diplomat utama negara
Marty menjelaskan, dalam praktik diplomasi internasional, presiden memiliki peran strategis sebagai diplomat utama negara. Ia menyebut, kepala negara pada dasarnya berfungsi sebagai chief diplomat yang menentukan arah dan prioritas kebijakan luar negeri.
“Tinggal bagaimana menurut hemat kami, dan itu adalah saya kira benar demikian, karena seorang Presiden adalah semacam Chief Diplomat, Chief Diplomat dari sebuah negara,” katanya.
Namun, ia menekankan, perhatian presiden terhadap isu luar negeri harus diimbangi dengan kesiapan sistem diplomasi di dalam negeri, khususnya di Kementerian Luar Negeri.
“Tapi tinggal bagaimana sistem di Kemlu misalnya, betul-betul can catch up atau keep up dengan kepedulian ini,” ujar Marty.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara presiden dan kementerian terkait menjadi faktor penting agar kebijakan luar negeri dapat berjalan efektif.
2. Pengalaman di era SBY
Marty juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai menteri luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menilai SBY juga memiliki pemahaman yang kuat mengenai politik luar negeri.
“Bapak Presiden SBY pun tadi saya sampaikan adalah seorang yang sangat paham, sangat mengerti, sangat paham dengan masalah luar negeri,” katanya.
Ia menjelaskan, pada masa itu Kementerian Luar Negeri berupaya menunjukkan kapasitas profesionalnya dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah.
“Tapi kita semua di Kemlu pada saat itu, we make the case, we earn, kita meraih peranan itu. Dengan membuktikan bahwa memang kita bisa memberikan professional advice yang tepat sasaran, yang actionable,” ujarnya.
Marty menekankan proses tersebut merupakan upaya berkelanjutan yang harus terus dilakukan oleh para diplomat.
3. Minta Kemlu lebih proaktif
Lebih lanjut, Marty mengatakan, kepedulian presiden terhadap politik luar negeri seharusnya dipandang sebagai peluang positif bagi diplomasi Indonesia.
Ia menyebut situasi tersebut dapat diibaratkan sebagai ‘gelas setengah penuh’ yang menunjukkan adanya potensi besar untuk meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional.
“Mungkin teman-teman di Kemlu ini satu, kita bisa melihat ini apakah gelas setengah kosong atau setengah penuh. Kalau saya melihatnya sebagai sesuatu setengah penuh,” kata Marty.
Menurutnya, dengan adanya presiden yang memberikan perhatian besar terhadap isu global, Kementerian Luar Negeri harus mampu merespons secara proaktif.
“Ada seorang Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang sangat peduli masalah luar negeri, ya Deplunya ini harus, Kemlunya harus deliver, harus bisa secara lebih proaktif dan tidak hanya menjadi defeatist,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan pemerintah meyakinkan kepemimpinan nasional sebelum membawa posisi Indonesia ke tingkat internasional.
“Kalau kita tidak bisa meyakinkan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan kita sendiri, bagaimana kita bisa meyakinkan negara lain? That’s the first business at home,” kata Marty.
Ia berharap ke depan koordinasi dan kinerja diplomasi Indonesia dapat semakin optimal dalam menghadapi dinamika global.
