Di Depan Jokowi, Menag: Antrean Jemaah Haji Rerata 26 Tahun
Jakarta, IDN Times - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, menyebut antrean calon jemaah haji di Indonesia saat ini rata-rata 26 tahun.
Hal itu disampaikan Yaqut dalam Rapat Kerja dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di hadapan Presiden Joko "Jokowi" widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
"Izinkan Bapak Presiden yang terhormat, untuk menyampaikan bahwa dana haji memang selalu menarik untuk dibicarakan, jumlah dananya besar hingga Rp165,06 triliun. Menurut BPKH pada 30 November 2023 ini terkait dengan 5.251.454 jamaah haji. Besar sekali dengan masa tunggu 11-47 tahun, dengan rata-rata nasional 26 tahun," ujar Yaqut.
"Namun, ini masih lebih pendek daripada saudara-saudara kita di Malaysia yang antreannya sampai 140 tahun," sambungnya.
1. Transparansi harus tetap dilakukan BPKH
Yaqut berpesan kepada BPKH untuk menjaga transparansi keuangan. Sehingga, kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
"Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar keberlanjutan dan keberadilan di seputar narasi dana haji. Istilah ini selalu mengingatkan kita utk menjaga keberlanjutan dana haji dan penggunaan dana haji yg selalu berkeadilan," kata dia.
2. Pengelolaan dana haji diawasi masyarakat
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, kinerja BPKH selalu diawasi masyarakat. Sebab, uang yang dikelola berasal dari dana haji masyarakat.
"BPKH kinerja dan gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, kenapa? Karena mengelola dana haji dengan jumlah besar. tadi disampaikan Pak (Kepala) BPKH Rp165 triliun, gede banget, dana yang dikelola jadi saya titip hatihati mengelola uang yang ada di BPKH," beber Jokowi.
"Beliau sampaikan 75 persen di investasikan di SBSN, ini alhamdulillah, ini tempat aman. Berada di BI (Bank Indonesia), 2 persen di investasi langsung, menurut saya juga masih aman, jangan sampai seperti yang lain-lain diinvestasikan di saham yang sahamnya di goreng-goreng ilang uangnya," lanjutnya.
3. Jangan sampai seperti Jiwasraya
Jokowi mengingatakan agar BPKH tidak berkasus seperti Jiwasraya. Oleh karena itu, dia berpesan agar dana haji dikelola secara profesional.
"Ingat Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu jangan sampai berkasus seperti itu. Saya titip hati-hati mengelola dana umat, harus betul-betul dikelola profesional mengedepankan akuntabilitas prinsip syariah, karena sekali lagi ini uang rakyat uang umat," kata dia.
