Dikritik soal Normalisasi Sungai, Pramono: Saya Tidak Ulang Hal Lama
- Pramono Anung merespons kritik LBH dan kelompok masyarakat sipil terkait penanganan banjir di Jakarta.
- Pramono membantah anggapan bahwa pemerintahannya hanya mengulang pola lama dalam menangani banjir Jakarta.
Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons kritik yang dilontarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan sejumlah kelompok masyarakat sipil tentang penanganan banjir di Ibu Kota. Pramono menegaskan, kritik merupakan hal yang wajar dan justru dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kalau teman-teman LBH gak mengkritik itu menurut saya kurang. Jadi saya memang ingin dikritik juga,” kata Pramono di Balai Kota, Jumat (23/1/2025).
1. Normalisasi belum pernah dilakukan
Namun demikian, Pramono membantah anggapan bahwa pemerintahannya hanya mengulang pola lama dalam menangani banjir Jakarta. Dia menegaskan, sejumlah proyek normalisasi sungai yang kini direncanakan atau berjalan justru belum pernah dilakukan sebelumnya.
“Sebenarnya saya tidak mengulang hal yang lama. Termasuk normalisasi Ciliwung, normalisasi Krukut, normalisasi Kali Cakung Lama itu belum pernah dilakukan,” ujar dia.
2. Harus relokasi warga
Pramono mengakui, normalisasi sungai membutuhkan biaya yang besar dan berpotensi menimbulkan dampak sosial. Pasalnya, pemerintah harus melakukan relokasi warga dan menyiapkan rumah susun bagi masyarakat terdampak.
“Ini memang gak populer karena harus memindahkan masyarakat, harus menyiapkan rumah susun, dan di lapangan pasti ada singgungan. Tapi gak apa-apa dikritik, kami tetap akan menangani itu,” kata dia.
3. Modifikasi cuaca solusi jangka pendek
Selain itu, kata Pramono, modifikasi cuaca yang dilakukan bersifat jangka pendek dan merupakan respons atas kondisi cuaca ekstrem yang terjadi.
“Yang kami tangani dengan modifikasi cuaca ini memang jangka pendek, karena cuacanya ini kan given, bukan kita yang membuat. Cuaca ekstrem ini alam yang memberikan sehingga itu yang kami tangani,” ujar Pramono.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), LBH Jakarta serta sejumlah koalisi masyarakat sipil melontarkan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tentang penanganan banjir yang hanya mengulang kebiasaan usang gubernur sebelumnya.
"LAGI, HUJAN DISALAHKAN! Pramono kembali mengulang kebiasaan usang para gubernur pendahulunya dengan menjadikan curah hujan sebagai kambing hitam atas banjir yang terus berulang di Jakarta," demikiat tulis WALHI dikutip laman resmi medsos Instagram, Jumat (23/1/2026).
Menurut WALHI, penanganan banjir Jakarta selama ini terjebak pada pendekatan teknokratik yang sempit dan reaktif. Normalisasi sungai, betonisasi, hingga modifikasi cuaca terus dipromosikan sebagai solusi utama, seolah persoalan banjir dapat diselesaikan hanya dengan intervensi teknis.
