Dongkrak Elektabilitas Anies-Cak Imin, PKB Siap Kampanye Door to Door
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan partainya telah menyiapkan strategi kampanye door to door untuk mendongkrak elektabilitas pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Strategi kampanye ini tak hanya dilakukan oleh kader, namun juga seluruh relawan.
“Seluruh kader dan relawan bergerak turun (kampanye) ‘door to door’ menyapa masyarakat,” kata Daniel di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Minggu (17/9/2023).
1. Anies pernah tak diperhitungkan, namun menang Pilkada DKI
Terkait hasil survei beberapa lembaga yang menunjukkan masih rendahnya elektabilitas Anies-Muhaimin, Daniel menanggapinya santai.
Menurut dia, hal yang biasa Anies-Muhaimin ditempatkan di posisi terbawah dalam hal elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Saat Pilkada DKI 2017, Anies yang selalu berada di urutan bawah dalam setiap survei ternyata tampil sebagai pemenang.
“Dulu waktu Pilkada DKI Jakarta bahkan dimulai dari nol koma, dan menjelang pemilihan pun di posisi terakhir paling kecil, tapi hasilnya rakyat memenangkan,” ujarnya.
2. PKB selalu menjadikan setiap hasil survei sebagai penyemangat
Menurut dia, PKB selalu menjadikan setiap hasil survei sebagai penyemangat sehingga ketika hasilnya tinggi maka tidak jumawa dan berterima kasih kepada masyarakat.
Dia mengatakan bila hasil survei rendah maka akan menjadi penyemangat bagi parpol koalisi dan kader PKB untuk memenangkan Anies-Muhaimin.
“Yang penting saat ini semua pendukung akan turun dan bergerak menemui rakyat. Semoga ini menjadi pasangan yang memberi harapan baru bagi warga masyarakat termasuk silent majority yang selama ini diam,” katanya.
3. Pendaftaran capres dan cawapres akan dimajukan
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Namun KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres, dari semula mulai 19 Oktober menjadi 10-16 Oktober.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
