"Seharusnya Mendagri memanggil dan berdiskusi dengan Gubernur Kaltim, polemik mobil dinas ini jangan terlalu berlarut-larut, sesuaikan saja dengan asas kepantasan dan fungsi," kata Ujang Bey kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
DPR Minta Mendagri Panggil Gubernur Kaltim Buntut Polemik Mobil Dinas Mewah
Intinya Sih
- DPR melalui Komisi II mendesak Mendagri Tito Karnavian memanggil Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk membahas polemik pembelian mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar.
- Anggota DPR menilai pembelian mobil tersebut tidak peka terhadap kondisi rakyat dan bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
- Pemprov Kaltim menjelaskan pengadaan mobil dilakukan karena kebutuhan operasional di medan berat, bukan sekadar fasilitas mewah bagi kepala daerah.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Ujang Bey, ikut bersuara terkait polemik Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud yang membeli mobil dinas seharga Rp8,5 miliar. Menurutnya, pemimpin sejatinya harus mengedepankan sense of crisis dan menghindari polemik di masyarakat.
Ia juga mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera memanggil Rudy Mas'ud terkait polemik mobil dinas tersebut. Ia tidak ingin ada adagium di masyarakat, harga dan kualitas mobil harus mengikuti kondisi infrastruktur.
1. Gubernur Kaltim dinilai tidak peka dengan rakyatnya
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai, Rudy Mas'ud tidak peka terhadap rakyatnya karena membeli mobil dinas seharga Rp8,5 miliar, di tengah efisiensi anggaran yang drastis.
Deddy mengungkap, transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Kaltim mengalami pemangkasan hampir 75 persen, dari Rp9,3 triliun menjadi hanya Rp2,3 triliun. Ia mengatakan, masih banyak mobil yang mampu menembus medan berat dengan biaya yang lebih manusiawi.
"Pembelian mobil mewah saat anggaran seret harusnya bisa ditunda ke tahun berikutnya atau dibatalkan sama sekali," kata Deddy.
2. Gubernur Kaltim melawan semangat Prabowo
Menurut Deddy, Rudy Mas'ud telah melawan semangat Presiden Prabowo Subianto yang selama ini bersikeras menginginkan adanya penghematan dan efisiensi di pemerintahannya.
"Jadi keputusan tetap melakukan pembelian mobil yg tergolong mewah justru melawan semangat penghematan dan efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo," kata Legislator PDIP itu.
3. Mobil dinas disesuaikan medan Kaltim
Menanggapi polemik itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, pengadaan kendaraan dinas baru untuk Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar telah melalui pertimbangan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan kepala daerah.
Menurutnya, kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas, melainkan sarana penunjang kerja yang penting, terutama untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis ekstrem di Kaltim.
"Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh. Ini demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap berjalan efisien, meskipun harus menembus medan sulit,” kata Sri Wahyuni diberitakan ANTARA di Samarinda, Jumat (20/2/2026).
