DPR Prediksi UKT Bakal Naik Tahun Depan, Janji Prabowo Harus Dikawal
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memprediksi uang kuliah tunggal (UKT) akan kembali mengalami kenaikan di tahun depan, bila tidak ada alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).
Menurut dia, bila skema UKT tetap dibebankan kepada mahasiswa baru atau orang tua, maka UKT akan kembali mengalami kenaikan di tahun 2025.
“Pasti, itu hampir bisa dipastikan (UKT mengalami kenaikan tahun depan). Ketika biaya pendidikan kita tidak naik pada tahun 2025 itu artinya UKT dengan skema dinaikkan dan tidak ada alokasi anggaran dari APBN nantinya akan tetap dibebankan kepada mahasiswa atau ortu mahasiswa,” kata Huda saat dihubungi, Rabu (29/5/2024)
“Itu lah yang sedang kami cegah sedang terus kita upayakan untuk kita cegah,” imbuh dia.
1. Komisi X tagih janji manis Prabowo soal UKT
Wasekjen DPP PKB itu mengatakan, janji presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyampaikan UKT murah harus dikawal.
Menurut dia, janji tersebut harus bisa direpresentasikan melalui perubahan angggaran pendidikan di RAPBN 2025.
“Saya kira harus terpresentasikan dari perubahan alokasi anggaran untuk pendidikan di RAPBN 2025 dan itu harus dikawal serius oleh pihak kemendikbud. Supaya komitmen dari presiden terpilih bisa terealisasi disaat beliau memimpin nanti pada bulan Oktober,” kata dia.
2. Komisi X dengar pagu Anggaran Pendidikan tahun depan tidak naik
Masalahnya, Huda mendengar informasi dari Kemendikbudristek bahwa tidak akan ada kenaikan pagu anggaran pendidikan pada RAPBN 2025 dari jumlah eksisting tahun 2024.
Bila merujuk pada APBN 2024, alokasi anggaran pendidikan adalah sebesar Rp665,02 triliun dengan rincian sebagai berikut:
- Rp346 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa
- Rp95 triliun untuk Kemenag dan kementerian atau lembaga lainnya
- Rp47,31 triliun untuk belanja non kementerian atau lembaga
- Rp77 triliun untuk pembiayaan pendidikan
- Rp98 triliun untuk Kemendikbudristek
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya akan menaikkan alokasi anggaran pendidikan pada RAPBN 2025 sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun. Alokasi ini meningkat dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp 665,02 triliun.
Namun, yang perlu menjadi catatan alokasi anggaran pendidikan selama ini tidak sepenuhnya dikelola Kemendikbudristek. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar Rp665,02 triliun, Kemendikbudristek hanya mengelola sekitar 3 persen saja yakni sebesar Rp98,99 triliun. Hal ini tertuang dalam Perpres nomor 76 tahun 2023.
Sementara merujuk pada Kerangka Ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2025, terdapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.
Huda pun curiga kenaikan anggaran pendidikan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025) dialokasikan untuk program bergizi gratis.
Program bergizi gratis menjadi salah satu program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang masuk ke dalam janji politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
Huda menegaskan, kecurigaan itu semakin menguat karena selama ini belum ada permintaan tambahan biaya pendidikan dari kementerian terkait. Namun, Huda menegaskan, kecurigaan ini mesih perlu ditelusuri lebih jauh.
“Saya pada posisi curiga dan ini masih perlu pembuktian, bisa jadi kemungkinan anggaran (program bergizi gratis) itu diambil dari situ (anggaran pendidikan),” kata Huda.
3. Usulan penambahan anggaran pendidikan selalu buntu
Sementara, menurut Huda, rekomendasi Komisi X agar Kemendikbudristek menaikkan anggaran pendidikan selalu mengalami jalan buntu. Padahal, Komisi X DPR sudah menghitung secara detail anggaran pendidikan yang dibutuhkan.
Tak tanggung-tanggung, Komisi X meminta supaya Kemendikbudristek mengelola anggaran pendidikan sampai Rp200 triliun.
“Kita sudah sempat menghitung walaupun ini belum detail, karena kami ingin memastikan bahwa pembiayaan pendidikan kita biar sesuai dengan kebutuhan kita ingin ada alokasi hampir Rp 200 triliun yang kita dorong untuk dikelola langsung oleh Kemendikbud,” kata dia.
Mendikbudristek Nadiem Makarim memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT untuk tahun ajaran 2024/2025. Langkah itu diambil oleh Nadiem usai dipanggil Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Kenaikan UKT sebelumnya ditegaskan hanya berlaku untuk mahasiswa baru.
