MBG Mau Merambah Saudi, P2G Ingatkan Daerah 3T Lebih Mendesak
- P2G menilai rencana BGN memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Arab Saudi kurang tepat, karena wilayah 3T di Indonesia masih banyak belum tersentuh bantuan gizi.
- Feriansyah mendesak pemerintah memprioritaskan efektivitas dan pemerataan MBG di dalam negeri, termasuk perbaikan logistik dan kesejahteraan guru, ketimbang memperluasnya ke luar negeri.
- Kepala BGN Dadan Hindayana mewacanakan pelaksanaan MBG bagi 1.408 siswa diaspora di Arab Saudi dengan estimasi biaya tinggi, namun masih menunggu pembahasan lintas kementerian dan persetujuan Presiden.
Jakarta, IDN Times - Kepala Bidang Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriansyah, mengkritisi pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang mewacanakan memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke luar negeri, Arab Saudi sebagai proyek percontohan pertama.
Feriansyah menilai, ketimbang MBG dipaksakan diberikan untuk anak-anak diaspora di luar negeri dengan anggaran yang lebih besar, lebih baik BGN fokus pada pemerataan distribusi MBG. Sebab, program ini masih banyak belum menyentuh wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Feriansyah hasil studi Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut, jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk MBG semakin sedikit di kawasan 3T. Padahal di daerah ini justru banyak warga yang membutuhkan bantuan, karena miskin dan tinggal di daerah terpencil.
"Program MBG sebenarnya, banyak perkembangan pembahasan di media sosial, masyarakat itu justru (menyambut baik) MBG itu kan agak positif untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Itu memang ada-ada respons yang positif. Dalam artian memang mereka membutuhkan itu. Jadi harusnya kan mereka fokus ke sana dulu," kata dia kepada IDN Times, Selasa (2/6/2026).
"Sebenarnya kan prioritas itu perbaikan dulu sarana jalur logistik ya, karena di daerah 3T yang menjadi kendala utama itu. Sebenarnya MBG akan berdampak positif terhadap gerak ekonomi itu ketika kualitas jalan, kemudian transportasi itu terhubung dan terkoneksi secara baik. Mereka itu kan agak kecewa ketika memang kendaraan BGN dipaksa masuk, dengan trail, dengan kendaraan yang tidak memumpuni," sambungnya.
Feriansyah pun tak memungkiri salah satu alasan dapur SPPG enggan beroperasi di wilayah 3T, karena tingginya biaya logistik yang harus digelontorkan. Termasuk, mahalnya harga pangan dan keterbatasan akses listrik yang membuat pendingin makanan tidak bisa dipakai dengan optimal.
"Kajian Celios ini yang menarik, SPPG itu enggan beroperasi di wilayah 3T karena biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan," ucap dia.
1. Pertanyakan apakah diaspora di Arab Saudi jadi kelompok yang paling butuh intervensi gizi?
Feriansyah lantas menyinggung urgensi MBG menyasar diaspora Indonesia di luar negeri. Ia mempertanyakan, apakah anak-anak Indonesia di Arab Saudi jadi kelompok yang paling butuh intervensi gizi? Ia menekankan seharusnya BGN mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi. Salah satunya dengan memprioritaskan pemerataan penerima manfaat MBG di dalam negeri, khususnya di wilayah 3T.
"Ini kita bisa pertanyakan, memang mereka warga negara, tapi apakah mereka ini merupakan kelompok yang paling membutuhkan untuk intervensi gizi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)? Dibandingkan jutaan anak Indonesia yang masih berada di daerah 3T tadi, daerah tertinggal, miskin, dan rawan stunting," tegasnya.
2. Desak pemerintah memastikan MBG efektif, tepat sasaran, dan transparan
Oleh sebab itu, Feriansyah mendesak pemerintah memprioritaskan pembenahan program MBG agar lebih efektif, tepat sasaran, dan transparan. Bukan justru memakai APBN memperluas manfaat MBG sampai ke luar negeri, sementara di dalam negeri masih banyak yang perlu diperbaiki.
Menurut Feriansyah, pemakaian APBN akan lebih tepat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan menyejahterakan tenaga pendidik.
"Jadi kita ingin fokus utama APBN ke depannya yang diusulkan pemerintah ini bukan memperluas MBG ke luar negeri. Tetapi memastikan program tersebut, program MBG ini benar-benar efektif, tepat sasaran, transparan, dan menyasar anak-anak Indonesia yang paling membutuhkan. Terutama di wilayah 3T dan kelompok masyarakat rentan dan miskin. Di samping juga memperhatikan kondisi rantai logistik, jalan, wilayah 3T. Kemudian juga sarana prasarana pendidikan, kondisi kesejahteraan guru itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan mereka," katanya.
3. Kepala BGN sampaikan wacana MBG merambah diaspora di Arab Saudi
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui BGN mewacanakan pelaksanaan program MBG di luar negeri, Arab Saudi sebagai proyek percontohan pertama. Wacana ini muncul setelah kunjungan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ke Sekolah Indonesia Jeddah pada Minggu, 31 Mei 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Dadan mengklaim, sekitar 100 siswa dan 56 guru, yang hadir di hari libur, menyampaikan permintaan agar program MBG turut diimplementasikan bagi anak-anak pekerja migran dan diaspora di Jeddah.
"Mereka sangat well-informed dengan informasi yang ada di Indonesia terkait dengan MBG. Kelihatannya mereka sebagai warga negara Indonesia merasa memiliki hak yang sama, dan menginginkan juga program ini dilaksanakan di sana," kata Dadan, saat ditemui di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah seusai menuntaskan ibadah haji.
Berdasarkan data BGN, target sasaran di Arab Saudi mencapai 1.408 siswa, yang terbagi atas 1.008 siswa di Sekolah Indonesia Jeddah dan sekitar 400 siswa di Makkah. Ke depannya, Dadan juga mewacanakan perluasan program ini bagi anak-anak pekerja migran di perkebunan Malaysia.
Terkait penyediaannya, BGN berencana menggandeng pengusaha diaspora Indonesia di Jeddah untuk membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan menyatakan bahwa menu makanan akan disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal di Arab Saudi.
Rencana ekspansi MBG ke luar negeri ini diproyeksikan membutuhkan penyesuaian standar anggaran yang signifikan. Sebagai gambaran, jika target alokasi MBG di Indonesia berkisar di angka Rp15.000 per porsi, harga rata-rata bahan baku untuk satu porsi makanan standar di Arab Saudi berada di kisaran 15 hingga 20 Riyal atau sekitar Rp70.000 hingga Rp94.000 dengan kurs 1 SAR senilai Rp4.720.
Dengan target awal 1.408 siswa di Arab Saudi, estimasi kebutuhan dana harian bisa menembus lebih dari Rp132 juta per hari, belum termasuk biaya operasional, pembangunan SPPG, dan logistik.
Terkait pembiayaan, Dadan sempat menyinggung rencana pembentukan joint account (rekening bersama) antara BGN dan mitra pengusaha di Saudi. Namun, Dadan belum mendetail perihal mekanisme pengawasan dana APBN lintas negara tersebut, serta bagaimana audit pertanggung jawabannya kelak.
Selain itu, Dadan belum merinci perihal regulasi hukum dan perizinan diplomatik dari otoritas Arab Saudi terkait pembentukan unit pelayanan dan aliran dana dari instansi pemerintah asing ke wilayah kedaulatan mereka.
Dadan menegaskan bahwa eksekusi wacana ini masih harus menunggu proses birokrasi dan pembahasan lintas kementerian di Jakarta, yang mencakup Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran.
"Tergantung nanti setelah saya pulang. Lapor dulu (ke Presiden), saya tidak berani mendahului," pungkas Dadan.
Secara nasional, program MBG merupakan salah satu kebijakan dengan alokasi jumbo. Merujuk pada postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan MBG di tahun 2025. Pada 2026, anggaran MBG membengkak menjadi Rp268 triliun. Hingga April 2026, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp75 triliun dengan penerima manfaat mencapai 62 juta orang yang menyasar jutaan siswa, balita, dan ibu hamil di Indonesia secara bertahap.
