Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Sekjen ASEAN: Situasi Myanmar Tak Sepenuhnya Mandek

Sekjen ASEAN: Situasi Myanmar Tak Sepenuhnya Mandek
Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dalam ASEAN Media Forum ke-10 (AMF) di Manila, Filipina. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)
Intinya Sih
  • Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn menilai situasi Myanmar sejak krisis politik 2021 tidak sepenuhnya mandek, seiring meningkatnya pembahasan dan pertemuan diplomatik ASEAN.
  • ASEAN tetap menjadikan Five-Point Consensus sebagai acuan utama untuk mendorong penyelesaian krisis politik serta membantu Myanmar kembali terintegrasi penuh dalam kawasan.
  • Melalui Utusan Khusus, ASEAN berupaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk oposisi, dalam proses politik inklusif yang masa depannya ditentukan rakyat Myanmar.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Manila, IDN Times - Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menilai perkembangan di Myanmar sejak krisis politik pada 2021 tidak sepenuhnya berjalan di tempat. Menurutnya, berbagai upaya diplomatik ASEAN terus berkembang, termasuk meningkatnya intensitas pertemuan dan keterlibatan dengan Myanmar.

Kao mengatakan ASEAN dalam beberapa bulan terakhir semakin sering membahas situasi Myanmar di berbagai forum, mulai dari pertemuan para pemimpin hingga pertemuan informal yang melibatkan Myanmar.

Meski demikian, ia menegaskan Five-Point Consensus (5PC) tetap menjadi acuan utama ASEAN dalam menangani krisis politik di negara tersebut.

Menurut Kao, tujuan utama ASEAN bukan hanya mendorong penyelesaian konflik politik di Myanmar, tetapi juga membantu negara itu kembali berintegrasi secara penuh dalam ASEAN.

1. ASEAN tingkatkan upaya diplomatik

Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dalam ASEAN Media Forum ke-10 (AMF) di Manila, Filipina.
Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dalam ASEAN Media Forum ke-10 (AMF) di Manila, Filipina. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Kao mengatakan situasi Myanmar terus berubah sehingga tidak tepat jika disebut tidak mengalami perkembangan sama sekali.

“Mengenai Myanmar, saya ingin mengatakan bahwa tidak semuanya buruk sejak 2021. Semuanya telah berkembang cukup jauh,” katanya.

Ia menjelaskan sepanjang tahun ini ASEAN telah menggelar berbagai pertemuan yang membahas Myanmar, mulai dari ASEAN Foreign Ministers’ Retreat, KTT ASEAN di Cebu, hingga pertemuan informal di Thailand.

“ASEAN sekarang semakin banyak melakukan pembahasan. Kami baru saja mengadakan diskusi mengenai Myanmar pada Januari, kemudian para pemimpin ASEAN menghabiskan banyak waktu membahas Myanmar dalam KTT di Cebu,” ujarnya.

Kao juga mengatakan pergantian ketua ASEAN beserta Utusan Khusus ASEAN membawa dinamika baru dalam keterlibatan dengan Myanmar.

2. Five-Point Consensus tetap jadi acuan

bendera Myanmar (Pexels.com/Gu Bra)
bendera Myanmar (Pexels.com/Gu Bra)

Menurut Kao, ASEAN tetap berpegang pada Five-Point Consensus sebagai dasar dalam setiap langkah diplomatik terhadap Myanmar. “Kami selalu menegaskan bahwa Five-Point Consensus tetap menjadi acuan utama dalam keterlibatan ASEAN dengan Myanmar,” katanya.

Ia mengatakan ASEAN ingin melihat penyelesaian krisis politik sekaligus mendorong Myanmar kembali berintegrasi dengan ASEAN.

“Kami ingin melihat krisis politik di Myanmar berakhir. Namun di sisi lain, kami juga ingin melihat Myanmar kembali berintegrasi dengan ASEAN. Itulah yang kami perlukan,” ujarnya.

3. ASEAN dorong dialog yang inklusif

Pertemuan ke-59 Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Manila, Filipina.
Pertemuan ke-59 Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Manila, Filipina. (Dok. ASEAN Secretariat)

Kao menegaskan ASEAN terus mendorong keterlibatan dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar, termasuk kelompok oposisi.

“ASEAN selalu berupaya melibatkan kelompok oposisi, khususnya melalui Utusan Khusus ASEAN. Kami telah melakukan banyak upaya untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan karena kami percaya pada proses yang inklusif,” katanya.

Menurutnya, masa depan Myanmar pada akhirnya harus ditentukan oleh rakyat Myanmar sendiri.

“Kami ingin melihat proses politik yang inklusif di Myanmar. Pada akhirnya, rakyat Myanmar yang harus menentukan masa depan negaranya,” ujar Kao.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More