Eskalasi Timur Tengah Memburuk, DPR: Belum Ada Maklumat Haji Ditunda
- DPR menegaskan belum ada maklumat resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait pembatalan ibadah haji 2026 meski situasi Timur Tengah memanas akibat konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
- Pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan otoritas Saudi untuk memastikan pelaksanaan haji tetap berjalan aman, sambil mempersiapkan segala kebutuhan jemaah hingga ada keputusan resmi.
- Eskalasi konflik meningkat setelah Iran melancarkan serangan drone ke sejumlah negara Teluk dan fasilitas AS, menyebabkan korban jiwa serta kerusakan di kawasan strategis termasuk Arab Saudi.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan belum ada pemberitahuan resmi (Maklumat) dari Pemerintah Arab Saudi terkait pembatalan ibadah haji, menyusul eskalasi yang kian memburuk di kawasan Timur Tengah. Ketegangan di wilayah Timur Tengah meningkat setelah adanya perang terbuka antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS).
Marwan mengatakan, pemerintah Indonesia masih memiliki harapan besar untuk tetap memberangkatkan jemaah haji. Namun, pemerintah tetap mengedepankan prinsip keamanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
“Tidak ada yang memberi maklumat bahwa tidak boleh berhaji, dan juga tidak ada yang membatalkan,” kata Marwan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
1. Indonesia terus jalin komunikasi dengan otoritas Saudi
Marwan menjelaskan, pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, di tengah perang Israel, AS, dan Iran. Namun, dari komunikasi tersebut belum ada informasi yang menyatakan bahwa ibadah haji 2026 ditiadakan.
Menurut dia, selama belum ada keputusan resmi dari otoritas Arab Saudi, pemerintah Indonesia masih mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.
“Jadi sepanjang kita minta keterangan dari pemerintah, komunikasi ke Saudi itu, tidak ada maklumat untuk tidak berhaji,” ujar dia.
2. Harapan haji 2026 masih terbuka lebar
Marwan menambahkan, situasi ini berbeda dengan masa pandemik COVID-19 beberapa tahun lalu. Saat itu, pemerintah Arab Saudi secara resmi mengeluarkan maklumat terkait pembatasan ibadah haji. Hal ini berdampak pada banyaknya negara, termasuk Indonesia, tidak memberangkatkan jemaahnya.
“Kalau dulu kan ada maklumat COVID-19, kita tidak haji. Kalau ini belum,” kata Legislator PKB itu.
Karena itu, lanjut Marwan, pemerintah dan DPR masih menaruh harapan agar jemaah Indonesia tetap dapat menunaikan ibadah haji tahun ini apabila tidak ada larangan dari pemerintah Arab Saudi.
“Nah, kalau ini belum. Jadi kita masih ada harapan masih berhaji,” ujar dia.
3. Iran serang aset AS di kawasan teluk
Diketahui, serangan pesawat tak berawak (drone) dilancarkan Iran ke sejumlah negara Teluk, serta lokasi-lokasi tertentu di beberapa negara regional yang menjadi tempat pangkalan AS, terutama Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Sejauh ini, serangan Iran telah menghantam Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Di dalam Iran, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa setidaknya 201 orang tewas dan 747 luka-luka akibat serangan AS-Israel sejak Sabtu.
Serangan terhadap Ras Tanura juga menandai serangan pertama Iran terhadap infrastruktur energi di kawasan Teluk. Kawasan ini memiliki konsentrasi infrastruktur hulu yang padat, termasuk kilang minyak, jaringan pipa, dan pusat pengolahan minyak mentah dan gas.
Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, dihantam oleh dua drone. Tak hanya itu, dilaporkan terjadi kebakaran terbatas di kompleks diplomatik tersebut, seperti disampaikan Kementerian Pertahanan Arab Saudi.
“Serangan terhadap Kedutaan Besar AS menyebabkan kerusakan material kecil pada kompleks tersebut,” kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (3/3/2026).
