Fadli Zon: Laporan TGPF Cuma Sebut Angka Tanpa Data Pendukung
- Fadli Zon ingatkan agar tak memalukan bangsa dengan pernyataan
- Fadli Zon bantah adanya perkosaan massal pada Mei 1998
- Fadli Zon tuai kecaman dari berbagai pihak terkait pernyataannya
Jakarta, IDN Times - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemerkosaan massal pada kerusuhan 13-14 Mei 1998 yidak memiliki data pendukung. Pernyataan ini disampaikan merespons kritikan sejumlah pihak atas pernyataannya di IDN Times.
"Fadli Zon: Laporan TGPF Cuma Sebut Angka Tanpa Data Pendukung," ujar Fadli dikutip pada Senin (16/6/2025).
1. Fadli Zon sebut perlu hati-hati agar tak memalukan bangsa
Menurut Fadli, investigasi salah satu majalah pada saat itu juga tak bisa mengungkap fakta kuat soal penyebutan 'massal'. Sehingga, menurutnya perlu hati-hati.
"Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri," ujarnya.
2. Fadli Zon di IDN Times membantah ada perkosaan masal
Polemik pernyataan Fadli Zon itu bermula ketika diwawancarai oleh pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis di program 'Real Talk.' Ketika ditanya, soal perkosaan massal pada Mei 1998, Fadli mengatakan peristiwa 27 tahun lalu itu masih bisa diperdebatkan. Termasuk informasi mengenai adanya tindakan pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis China.
"Kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kami gak pernah tahu, ada gak fakta keras? Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal. Betul gak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu gak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada (bukti), tunjukkan. Ada gak di dalam buku sejarah itu? Gak pernah ada!" ujar Fadli dalam program yang tayang di YouTube IDN Times itu.
Uni kemudian menyebut tim gabungan pencari fakta pernah memberikan keterangan soal peristiwa pemerkosaan massal benar-benar terjadi pada Mei 1998. Namun, Fadli mengaku pernah membantah temuan TGPF itu.
"Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu," kata dia.
3. Fadli Zon tuai kecaman
Pernyataan Fadli Zon menuai kecaman berbagai pihak. Salah satunya Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia menilai pernyataan Fadli Zon diduga karena malu adanya peristiwa itu.
Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diduga merasa tak nyaman dengan rekam jejak masa lalu. Padahal kerusuhan Mei 1998 taik bisa dibantah karena ada dokumentasi menumpuk.
"Pernyataan Menteri tersebut juga bisa dihubungkan dengan rekomendasi TGPF, tepatnya rekomendasi nomor 2. Isinya pemerintah perlu sesegera mungkin menindak lanjuti kasus-kasus yang diperkirakan terkait dengan rangkaian tindak kekerasan yang memuncak pada kerusuhan 13-14 Mei 1998 yang dapat diungkap secara yuridis," ujar Usman seperti dikutip dari YouTube Koalisi Perempuan Indonesia pada Sabtu (14/6/2025).
