Formappi Kritik DPR Primitif soal Tender Kalender Rp900 Juta
Jakarta, IDN Times — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menilai DPR sebagai lembaga yang primitif. Hal itu dia lontarkan merespons kabar tender pengadaan kalender DPR senilai Rp900 juta.
Menurut Lucius, DPR RI saat ini masih menggunakan cara yang primitif dengan mencetak kalender fisik. Padahal, saat ini kalender sudah tersedia di perangkat elektronik seperti gawai atau komputer yang bisa diakses secara gratis.
“Rasa-rasanya aneh saja DPR yang katanya modern ini masih saja mau menghambur-hamburkan kertas dan uang untuk mengadakan sesuatu yang mestinya sudah bisa diakses gratis dan mudah melalui HP. Kalau Sekjen DPR masih dengan pola pikir primitif, itu sih bahaya bagi DPR modern ya,” ujar Lucius kepada IDN Times, Rabu (31/8/2022).
1. DPR masih bermental tradisional
Lucius menilai, tender pengadaan kalender tersebut menunjukkan bahwa anggota DPR masih bermental tradisional.
Menurutnya, DPR RI masih menggunakan cara lama dalam melihat kalender format fisik yang diletakkan di atas meja.
“Memikirkan kalender selalu dalam format fisik, terletak di atas kertas dengan wajah-wajah narsis yang mengisi halaman-halaman kalender mestinya adalah cara berpikir primitif di era modern sekarang ini,” ujar Lucius.
Padahal menurut Lucius, anggaran untuk tender pengadaan kalender DPR tersebut bisa digunakan untuk keperluan publik lain yang lebih mendesak.
“Anggaran untuk proyek tak masuk akal seperti kalender ini kalau bisa diselamatkan, ya tentu bisa dipakai untuk kepentingan lain, termasuk jika itu dialihkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” katanya.
2. Formappi desak hentikan tender pengadaan kalender DPR
Formappi pun mendesak Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menghentikan tender pengadaan kalender tersebut. Menurut Lucius, anggaran untuk pengadaan kalender itu bisa dikurangi atau dihentikan tendernya.
Dia juga menilai anggota DPR RI bisa mencetak kalender itu perorangan sehingga tidak menggunakan APBN.
“Anggota DPR bisa kok bikin sendiri kalender itu sekalian bisa dibagi-bagi ke konstituen untuk sosialisasi atau kampanye,” ujar Lucius.
3. Tender kalender DPR Rp900 juta pakai APBN 2022
Diketahui, DPR RI melelang tender pengadaan barang berupa kalender mencapai Rp955 juta. Menurut laman LPSE DPR RI, proyek lelang tersebut diberi nama paket ‘Pencetakan Kalender DPR RI’ dengan kode RUP 36342916.
Tender pengadaan kalender tersebut dibuat pada 23 Agustus 2022. Saat ini tender tersebut masih dalam tahap ‘pengumuman pascakualifikasi’.
Tender tersebut berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Kontrak lelang tender kalender berjenis lumsum atau dibayarkan sekaligus.
Dalam laman resmi DPR RI, tender pengadaan kalender itu akan menggunakan dana bersumber dari anggaran APBN 2022.
“Metode pengadaan: Tender-Pascakualifikasi Satu File- Harga terendah sistem gugur. Tahun anggaran APBN 2022,” demikian bunyi laman LPSE DPR RI.
