Idrus Marham Gak Mempermasalahkan KPK Jemput Eni Saragih di Rumahnya
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial, Idrus Marham mengaku gak mempermasalahkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput koleganya, Eni Maulani Saragih di kediaman dinas Widya Chandra pada Jumat sore (13/7). Menurut Idrus, selama proses itu gak melanggar aturan hukum, maka sah-sah aja dilakukan oleh lembaga anti rasuah.
"Ya sudah lah, yang namanya KPK (menangkap) di mana saja. Kami hormati. Bisa di mana saja (OTT dilakukan), itu urusan KPK. Yang penting gak ada aturan hukum yang dilanggar," ujar Idrus yang ditemui di area Serang, Banten pada Jumat kemarin.
Idrus mengakui ketika penyidik KPK tiba di kediaman dinasnya, ia sedang ada di rumah. Kebetulan saat itu, ia tengah merayakan ulang tahun putrinya. Eni memang terlihat ikut hadir di acara itu.
"Saya di dalam ruangan. Eni di luar. Begitu ada (penyidik) saya juga kaget. Ini ada begini, ada apa memang?," tanya Idrus kepada penyidik lembaga anti rasuah kemarin.
Lalu, apakah KPK juga menemukan adanya kaitan Idrus dengan uang suap yang diduga diterima oleh perempuan berusia 48 tahun itu?
1. KPK belum menemukan adanya indikasi keterkaitan Idrus dalam OTT
Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, pihaknya belum menemukan adanya kaitan antara Eni dengan Idrus. Menteri Sosial itu ikut terseret namanya, karena penyidik menjemput Eni di rumah dinas Idrus.
"Sejauh ini belum ada (keterlibatan). Karena ini kan baru beberapa jam setelah kami amankan," ujar Febri semalam di gedung KPK.
Eni dijemput di kediaman dinas Idrus, sebab sebelumnya ada transaksi pemberian uang kepada perempuan yang dududk di Komisi VII DPR sebagai Wakil Ketua.
"Tadi setelah kami ikuti, ada salah satu pihak di rumah tersebut. Jadi, kami amankan di sana dan kami bawa ke kantor KPK. Lokasinya saja yang kebetulan ada di sana dan kami pastikan bahwa orang yang diduga terlibat atau yang menjadi bagian perkara lah (yang dijemput)," kata Febri lagi.
Baca juga: Bupati Purbalingga Terjaring OTT KPK
2. Idrus menghormati semua proses yang dilakukan oleh KPK
Sementara, Idrus mengaku menghormati semua proses yang tengah dilakukan oleh lembaga anti rasuah. Ia juga gak mempermasalahkan rekannya di Partai Golkar dijemput oleh penyidik di kediaman dinasnya.
"Kami hormati (proses kerja KPK). Bisa di mana saja (penangkapan) itu urusan KPK. Yang penting gak ada aturan yang dilanggar," kata Idrus.
Kini, Eni dan 8 orang lainnya masih diperiksa di kantor KPK. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan dari operasi senyap itu, mereka menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 500 juta. Diduga uang itu terkait tugas Eni yang duduk di komisi energi.
3. Golkar masih menunggu keterangan resmi dari KPK soal status Eni Saragih
Sementara, Partai Golkar memilih untuk menunggu keterangan resmi dari KPK sebelum akhirnya memberikan keterangan kepada publik. Eni yang duduk sebagai Wakil Ketua Fraksi Komisi VII merupakan kader partai beringin.
"Kami menunggu penjelasan resmi dari KPK. Sejauh ini, kami belum mendapatkan informasi yang utuh terkait isu yang beredar (penangkapan Eni)," ujar Ketua DPP Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily semalam.
Golkar pun belum menentukan langkah, apakah akan memberi bantuan hukum bagi Eni.
