Ilham Habibie: Pasca-Reformasi, Indonesia Belum Kembali ke Autokrasi
- Ilham Habibie menegaskan Indonesia belum kembali ke sistem autokrasi dan dinamika politik saat ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang terus berkembang sejak reformasi 1998.
- Ia menjelaskan bahwa demokrasi memang rumit karena melibatkan banyak kepentingan, namun tetap lebih baik dibanding kekuasaan terpusat pada satu pihak atau kelompok tertentu.
- Menurut Ilham, kritik publik seperti tagar 'reformasi dikorupsi' adalah hal wajar dalam demokrasi, menunjukkan mekanisme check and balance serta pemilu langsung masih berjalan di Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Putra sulung Presiden ketiga RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, menilai Indonesia hingga kini belum kembali ke sistem autokrasi meski kritik terhadap arah reformasi terus bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, dinamika yang terjadi justru bagian dari proses demokrasi.
Ilham mengatakan inti reformasi 1998 adalah perubahan besar dari sistem pemerintahan yang terpusat menuju demokrasi yang lebih terbuka. Dia menilai fondasi terpenting reformasi adalah pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi monopoli kekuasaan.
“Kalau kita meringkas dalam satu kalimat reformasi ini fundamentalnya apa? Transisi dari autokrasi ke demokrasi,” kata Ilham dalam program Real Talk with Uni Lubis, dikutip Senin (18/5/2026)
1. Demokrasi terlihat rumit dan tarik-menarik kepentingan
Dia menyebut demokrasi memang sering terlihat rumit dan penuh tarik-menarik kepentingan. Namun menurutnya, sistem itu tetap lebih baik dibanding kekuasaan yang terpusat pada satu orang atau kelompok tertentu.
“Democracy is messy. Tapi it has better results,” ujarnya.
2. Pentingnya desentralisasi sebagai distribusi kekuasaan pasca-reformasi
Ilham menjelaskan dalam negara demokrasi, pengambilan keputusan melibatkan lebih banyak pihak sehingga keputusan dan implementasinya cenderung lebih baik. Dia juga menyinggung pentingnya desentralisasi sebagai bagian dari distribusi kekuasaan pasca-reformasi.
“Kalau demokrasi tidak. Tersebar. Dan itu in the long run atau in the mid run, biarpun ada yang mengatakan democracy is messy, tapi it has better results,” katanya.
3. Kritik publik muncul sebagai dinamika
Menurut Ilham, kritik publik seperti munculnya tagar “reformasi dikorupsi” merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar terjadi di banyak negara, termasuk negara-negara yang selama ini dianggap sebagai rujukan demokrasi dunia.
“Bahwasannya ada perkembangan yang dinamis, ini mungkin sopanya begitu dari masing-masing institusi yang tadi saya sebutkan, itu saya kira adalah satu hal yang harus kita sadari,” ujarnya.
Dia pun menegaskan Indonesia saat ini masih berada dalam koridor demokrasi karena pemilu tetap berlangsung secara langsung dan mekanisme check and balance masih berjalan.
“Jadi tidak bisa dikatakan kita sudah kembali ke autokrasi,” kata Ilham.
