Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Informasi Didominasi dari Media Sosial, Milenial-Gen Z Perlu Cek Fakta

Informasi Didominasi dari Media Sosial, Milenial-Gen Z Perlu Cek Fakta
Acara “The Role of Youth in the Era of Misinformation and Disinformation” di kantor FCPI, Rabu (13/12/2023) (IDN Times/Amara Zahra)

Jakarta, IDN Times — Di tengah tsunami informasi di era digital, misinformasi dan
disinformasi jadi ancaman pembentukan opini publik. Apalagi jelang Pemilihan
Umum (Pemilu) 14 Februari 2024, di mana anak muda memegang peranan penting, karena menjadi kelompok pemilih terbesar pada Pemilu 2024 nanti.

Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis menyebutkan, pada Pemilu 2024 tercatat 52 persen suara berasal dari generasi anak muda, yaitu milenial dan gen z. Karena itu, ujar Uni, semua kubu dan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, mengincar suara anak muda, terutama pemilih pemula.

Demi merebut suara anak muda, "mereka memompa informasi tentang kandidatnya. Di ranah media sosial, pendukung paslon tidak segan menyebarluaskan misinformasi dan disinformasi. Banyak yang menggunakan akun tanpa nama jelas,” ujar Uni dalam acara The Role of Youth in the Era of Misinformation and Disinformafion yang berlangsung di kantor Foreign Policy Community Indonesia (FCPI), Menara Mayapada, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Desember 2023.

Acara ini sendiri bagian dari Campus to Campus Outreach, yang digelar oleh FCPI bekerja sama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia. Acara ini diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai kampus di Indonesia secara offline, dan sebanyak 200 peserta mengikuti secara online.

  1. 1. Anak muda cari informasi dari media sosial, terutama TikTok

    Pemred IDN Times Uni Lubis bersama Calvin Khoe, Direktur Research and Analysis FPCI dan moderator acara. (IDN Times/Amara Zahra)
    Pemred IDN Times Uni Lubis bersama Calvin Khoe, Direktur Research and Analysis FPCI dan moderator acara. (IDN Times/Amara Zahra)

    Mengutip survei Indonesia Millennial and Gen Z Report 2024 yang diluncurkan
    IDN Media akhir November lalu, Uni menyebutkan, 73 persen responden mendapatkan
    informasi dari media sosial seperti Instagram, X (dulu Twitter), Facebook, dan yang
    paling populer belakangan ini, TikTok.

    “Page views situs media sudah mengalami stagnasi selama dua tahun terakhir.
    Mengapa? Karena perubahan preferensi anak muda dalam mendapatkan informasi. Gen Z mencari informasi di TikTok,” ujar Uni dalam diskusi yang dipandu Calvin Khoe, Direktur Riset dan Analisis FPCI. 

    Dia menyebut, ini adalah fenomena global. IDN Times sendiri merespons fenomena ini dengan distribusi konten lewat semua platform media sosial secara serius, baik dalam bentuk teks, grafis maupun video. Sebab, media mainstream atau arus utama sekarang harus bersaing dengan TikTok dalam mendapatkan views.

    Saat ini, lanjut Uni, algoritma TikTok yang luar biasa telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam mencari informasi di internet. Mereka lebih memilih untuk
    mengonsumsi informasi yang cepat saji, singkat, dan mudah dicerna.

    TikTok yang memiliki ciri khas dengan format cuplikan-cuplikan pendeknya, juga mudah sekali digunakan untuk menyebarkan misinformasi atau hoaks oleh pihak yang berkepentingan mempengaruhi opini anak muda.

    Terkait hal ini, Uni mengimbau kepada anak muda, terutama milenial dan gen z, untuk selalu menyaring informasi yang diterima sebelum dibagikan (sharing). Salah satu upaya penyaringan informasi yaitu melakukan cek fakta (fact checking) dan memilih sumber yang valid.

  2. 2. Anak muda harus mengonsumsi 2-3 sumber informasi yang berbeda sebagai literasi digital

    Acara “The Role of Youth in the Era of Misinformation and Disinformation” di kantor FCPI, Rabu (13/12/2023) (IDN Times/Amara Zahra)
    Acara “The Role of Youth in the Era of Misinformation and Disinformation” di kantor FCPI, Rabu (13/12/2023) (IDN Times/Amara Zahra)

    Selain itu, kata Uni, 90 persen media arus utama dianggap secara langsung maupun
    tidak langsung jadi bagian dari kubu politik atau pemiliknya punya preferensi politik.

    “Tapi setidaknya media-media itu sudah terverifikasi di Dewan Pers, memenuhi standar
    perusahaan pers, dan karena itu wajib mematuhi kode etik jurnalistik, dan terikat oleh
    Undang-Undang Pers. Artinya, media arus utama tidak boleh menyebarkan hoaks,
    misinformasi, dan disinformasi, harus cek fakta.

    Kendati demikian, masyarakat diingatkan untuk tetap pandai dalam memilih informasi yang didapatkan dari ranah digital. Setidaknya perlu mengetahui siapa di balik sumber informasi itu, termasuk siapa pemilik media tersebut. 

    "Ini merupakan bagian dari literasi digital, karena dapat melihat bias dan framing,” kata Uni.

    Dia melanjutkan, setiap orang sedikitnya harus mengonsumsi dua, tiga bahkan lebih
    sumber informasi yang berbeda dalam membaca tentang satu topik. Dengan begitu,
    masyarakat dapat melihat variasi sudut pandang, dan bagaimana bias dan framing itu
    dilakukan.

    ‘‘Penyebaran informasi yang seketika banyak dilakukan di grup WhatsApp, anak muda
    harus aktif membantu cek fakta, sehingga bisa membantu klarifikasi informasi dalam
    grup-grup percakapan yang mereka ikuti, termasuk grup keluarga. Sering terjadi yang
    membagikan informasi yang belum terverifikasi justru anggota keluarga senior. Bantu
    mencegah misinformasi dan disinformasi apalagi hoaks, dengan membagikan
    informasi yang valid," kata Uni, yang menilai sebenarnya anak muda sudah
    lebih baik literasi digitalnya.

  3. 3. Disinformasi merusak kepercayaan masyarakat

    Sarah Willis, Consellor Political Kedutaan Besar Australia, pada Rabu (13/12/2023) (IDN Times/Amara Zahra)
    Sarah Willis, Consellor Political Kedutaan Besar Australia, pada Rabu (13/12/2023) (IDN Times/Amara Zahra)

    Sementara itu, Consellor Political Kedutaan Besar Australia Sarah Willis mengatakan, disinformasi merupakan ancaman yang sangat serius. Tidak hanya bagi Australia, tetapi juga bagi Indonesia dan seluruh mitra Australia di kawasan.

    "Hal ini merusak kepercayaan masyarakat, merusak institusi pemerintah, dan merusak pemerintah itu sendiri,” kata Sarah.

    Karena itu, kata dia, pihaknya di Kedubes Australia bangga dapat bekerja sama
    dengan mitra-mitra yang ada di Indonesia untuk mengatasi masalah disinformasi. Contohnya melalui forum multi-stakeholder, yang mempertemukan aktor-aktor pemerintah dan bukan pemerintah untuk bersama-sama mengatasi masalah disinformasi dan misinformasi.

    Menurut Sarah, salah satu kunci mengurangi dampak misinformasi dan disinformasi adalah dengan membina lingkungan informasi yang sehat. "Begitu juga dengan memperkuat kapasitas untuk merespons,” ucap Sarah.

Related Articles

See More