Eisenkot Ditunjuk Bentuk Pemerintahan Israel, Akhir Era Netanyahu?
Isaac Herzog menunjuk Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilu Israel menghasilkan parlemen terpecah tanpa mayoritas.
Koalisi Netanyahu kehilangan mayoritas, sementara blok Eisenkot masih memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai 61 kursi.
Eisenkot memiliki 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan tambahan waktu 14 hari dari Herzog.
Jakarta, IDN Times - Presiden Israel Isaac Herzog menunjuk Gadi Eisenkot, rival terkuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk membentuk pemerintahan baru. Penunjukan ini dilakukan setelah pemilihan umum pada 27 Oktober 2026 menghasilkan parlemen yang terpecah dan tidak memberikan mayoritas kepada kedua kubu.
Kantor Presiden Israel menyatakan Herzog telah memberi tahu Eisenkot pada Sabtu malam mengenai keputusannya untuk menugaskan pemimpin Partai Yashar tersebut membentuk pemerintahan. Penunjukan resmi dijadwalkan berlangsung dalam sebuah upacara di kediaman presiden di Yerusalem pada Minggu (8/11/2026).
“Sekarang saatnya membentuk pemerintahan darurat nasional. Saya akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa kita layak mendapatkannya,” tulis Eisenkot melalui akun X setelah pengumuman tersebut, dilansir dari The Guardian.
Jika berhasil membentuk koalisi, Eisenkot akan menggantikan Netanyahu yang merupakan perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel.
1. Koalisi Netanyahu kehilangan mayoritas di parlemen
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (x.com/IsraeliPM) Penunjukan Eisenkot menjadi pukulan bagi Netanyahu yang tengah berupaya mempertahankan jabatannya. Koalisi religius-nasionalis yang dipimpinnya kehilangan mayoritas dalam pemilu 27 Oktober, meski masih menjadi blok terbesar di parlemen.
Blok oposisi yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 dari total 120 kursi parlemen Israel. Sementara itu, kubu Netanyahu mengamankan 53 kursi. Kedua pihak masih membutuhkan dukungan tambahan untuk mencapai mayoritas minimal 61 kursi.
Dalam konsultasi partai dengan Herzog, Eisenkot memperoleh dukungan dari dua daftar politik yang didominasi warga Arab. Hasil tersebut membuat kedua kelompok berpotensi menjadi penentu dalam pembentukan pemerintahan berikutnya.
Namun, belum jelas apakah blok Eisenkot bersedia menerima dukungan dari daftar politik Arab tersebut untuk membentuk koalisi pemerintahan.
2. Eisenkot janji satukan Israel dan tekan ekstremis
Isaac Herzog dan Gadi Eisenkot (x.com/gadi_eisenkot) Eisenkot merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel yang menjabat pada 2015 hingga 2019. Pria berusia 66 tahun itu berupaya menyatukan masyarakat Israel setelah masa pemerintahan Netanyahu yang dinilai memecah belah dan mendorong negara tersebut semakin ke kanan.
Ia juga berjanji menindak tegas kelompok pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat yang menyerang warga Palestina. Eisenkot bahkan menyebut sejumlah serangan terbaru terhadap warga Palestina sebagai “teror Yahudi” yang didukung pemerintah Netanyahu.
Meski demikian, Eisenkot bukan tokoh yang mendukung perdamaian melalui pembentukan negara Palestina. Ia menentang pendirian negara Palestina dan berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas di Jalur Gaza serta menghancurkan sayap militer kelompok tersebut.
Saat memimpin militer Israel dalam perang melawan Hizbullah pada 2006, Eisenkot juga merancang doktrin militer yang dikenal sebagai Dahiya Doctrine. Doktrin tersebut mengacu pada penggunaan kekuatan militer besar-besaran terhadap infrastruktur sipil di wilayah yang dikuasai Hizbullah, merujuk pada kawasan Dahiya di Beirut yang mengalami kerusakan parah selama perang.
3. Eisenkot punya 28 hari untuk bentuk pemerintahan
potret Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot (kanan) (commons.wikimedia.org/CyTaka company) Setelah menerima mandat dari Herzog, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk mengamankan dukungan minimal 61 anggota parlemen guna membentuk pemerintahan baru.
Jika belum berhasil, Herzog dapat memberikan tambahan waktu selama 14 hari. Setelah itu, presiden harus menawarkan mandat pembentukan pemerintahan kepada kandidat lain.
Apabila tidak ada pihak yang berhasil membentuk pemerintahan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilihan umum.
Kebuntuan politik bukan hal baru bagi Israel. Negara tersebut bahkan telah menggelar lima kali pemilu antara 2019 hingga 2022 akibat berulang kali gagal membentuk pemerintahan yang stabil.
