Istana Bantah Anggaran BMKG Dipangkas 50 Persen
Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, membantah anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dipangkas 50 persen.
"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," ujar Hasan kepada jurnalis, Selasa (11/2/2025).
1. Efisiensi anggaran untuk hilangkan lemak tak perlu
Hasan menjelaskan, efisiensi anggaran untuk menghilangkan lemak yang tidak perlu. Sehingga hal yang biasanya untuk pemborosan akan dihapus.
"Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," kata dia.
Hasan menyebut, anggaran yang tidak akan dipangkas yakni, gaji pegawai, layanan dasar, layanan publik, dan bantuan sosial.
"Jadi, mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," kata dia.
2. BMKG ajukan dispensasi anggaran ke Presiden Prabowo
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama BMKG, Muslihuddin, mengatakan lembaganya mengajukan dispensasi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Muslihuddin, anggaran yang selama ini ada di BMKG digunakan untuk pemeliharaan sejumlah alat operasional utama, untuk mitigasi bencana geo-hidrometeorologi.
Muslihuddin mengatakan, efisiensi anggaran itu juga berdampak pada alat operasional utama yang terancam mati. Sebab, anggaran untuk pemeliharaan alat-alat berkurang hingga 71 persen.
Oleh karena itu, BMKG khawatir kemampuan untuk mendeteksi tsunami, iklim, cuaca, kualitas udara, dan gempa bumi, bisa terganggu.
3. BMKG punya 600 alat sensor untuk gempa bumi dan tsunami
BMKG memiliki 600 alat sensor untuk gempa bumi dan tsunami yang memerlukan biaya perawatan. Alat-alat tersebut juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen, dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih, dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” ujar Muslihuddin dilansir ANTARA.
Meski demikian, Muslihuddin menegaskan, BMKG tetap mendukung program efisiensi Presiden Prabowo. "Sebagai pelayan masyarakat dan bagian dari pemerintah, kita full melaksanakan mendukung arahan Presiden melalui efisiensi," kata dia.
