Jalan Kaki ke Jakarta, 3 Korban Erupsi Semeru Curhat Masalah Tambang

Nur kholic menjelaskan kedatangannya ke Jakarta bersama dua rekannya ini berawal dari dugaan pengabaian pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) Kabupaten Lumajang.

Terkait kekhawatiran warga Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur atas didirikannya tanggul melintang di aliran sungai Regoyo, yang sangat berdampak merusak permukiman warga sekitar. Tanggul tersebut didirikan oleh salah satu perusahaan tambang pasir.

"Di pertengahan 2019-2020 kegiatan pertambangannya itu sudah mengkhawatirkan. Kami ini merasa khawatir dengan kegiatan ini karena dusun kami berada di sebelah sungai. Tanggul-tanggul melintang ini mendangkalkan aliran sungai," kata Nur Kholic.

Nur Kholic mengatakan kekhawatiran warga benar terjadi pada 4 Desember 2021, yakni erupsi Gunung Semeru mengarah ke Desa Sumberwuluh, karena hambatan di aliran sungainya akibat tanggul tersebut.

"Terjadilah kekhawatiran kami. Erupsi datang dan erupsi itu mengarah ke dusun kami, karena terhambat di aliran sungainya," kata dia.

Atas kejadian ini, sebanyak 133 rumah terdampak erupsi Gunung Semeru, 86 Kartu Keluarga (KK) dari Dusun Kamar Kajang, dan 27 KK dari Dusun Kampung Renteng.

Padahal, kata Nur Kholic, sebelum peristiwa terebut terjadi, warga sekitar sudah melaporkan dan memperingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan APH Lumajang, namun diabaikan.

"Kami sudah mulai memperingati dari 23 Febuari 2021, artinya jauh dari sebelum itu kami sudah mendatangi polsek, polres, dan Pemkab Lumajang untuk melaporkan hal tersebut. Laporan kami belum ada tindaklanjut terkait human error," ujar dia.

Nur Kholic juga menjelaskan, karena pengabaian tersebutlah, ia besama dua kawannya selaku aktivis Sumbewuluh, melakukan aksi berjalan kaki dari Lumajang ke Jakarta.

"Kalau ke bupati sudah sering, ke Pemkab, DPRD sampai bosan kami. Makannya kami sampai merasa sudah gak ada lagi tempat, kecuali kami berjalan. Walaupun kami seadanya berjalan, kami sudah mengumpulkan tekad kami untuk berjalan menahan semua kelaparan," ujar dia.

Sementara, Dimas mengaku korban erupsi Gunung Semeru ini mengalami beberapa intimidasi, sehingga merasa takut menyuarakan penderitaannya. Bahkan, rasa semangat warga Sumberwuluh untuk memperjuangkan hak-hak keamanan mereka justru diturunkan kepolisian Lumajang.

"Intimidasi yang banyak diterima adalah satu di lapangan keluarganya secara pribadi ditakut-takutkan, oknum siapa yang nyuruh itu masih kajian kami. Terus dalam proses kemarin ada informasi bahwa teman-teman ini akan dilakukan tabrak lari," ujar dia.

"Saat kami melaporkan di Polda Jatim maupun Polres Lumajang, memang ada beberapa proses yang menurut kami menurunkan semangat, yang seharusnya tidak tepat disampaikan kepada kami saat melapor," kata Dimas.

Karena itu, kata dia, warga Sumberwuluh beserta LBH dan YLBHI mengadukan ke Komnas HAM RI, agar semuanya berjalan dengan profesional, kredibel, dan transparan. Terutama untuk kepolisian sesuai jargon mereka, yaitu presisi.

Mendengar adanya dugaan intimidasi yang mengancam warga Sumberwuluh, Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara, berharap jangan sampai kejadian Salim Kancil terulang kepada warga Sumberwuluh.

"Saya kira kejadian Salim Kancil harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa memperjuangkan hak itu adalah konstitusional, itu dilindungi oleh konstitusi. Semua pihak harus menjamin hak atas rasa aman, hak-hak hidup, maupun juga hak rasa keadilan," ucap Beka.

Menanggapi permasalahan ini, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, membantah dirinya dianggap mengabaikan aduan warga Desa Sumberwuluh. Ia menjelaskan Pemda Lumajang sudah menerima laporan dan berdialog dengan perwakilan warga Sumberwuluh pasca-erupsi Gunung Semeru.

"Pendapat mereka yang menyatakan talud atau tumpukan pasir penambang pasir menjadi salah satu sebab bencana, sudah disampaikan ke Pemda. Dan langsung saya terima di Pemda, saya berdialog dengan mereka, dan dialognya sangat bagus," kata Thoriqul saat dikonfirmasi IDN Times, Selasa, 12 Juli 2022.

Terkait upaya membuktikan kebenaran bahwa erupsi Semeru yang menerjang permukiman warga Sumberwuluh merupakan human error dari salah satu perusahaan, Thoriqul menyarankan warga bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menelaah bukti yang ada.

"Bahkan, saran saya, bisa mengajak perguruan tinggi untuk membuat telaah dengan bukti yang ada. Bila benar pendapat itu, bisa diajukan gugatan pengadilan sebagai penyebab bencana," ujar Thoriqul.

Sementara, Polda Jawa Timur tidak menanggapi lebih banyak saat IDN Times mengonfirmasi masalah ini. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto hanya mengucapkan terima kasih. "Thanks infonya," ucapnya.