Jelang Pilkada, Prabowo Diminta Berpidato Ingatkan Jajarannya Netral
- Ray Rangkuti meminta Prabowo menyampaikan pidato netralitas jelang pilkada serentak 27 November 2024.
- Prabowo harus menegaskan siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah akan bekerja sama dengan pemerintah pusat.
Jakarta, IDN Times - Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidato tentang netralitas jelang penyelenggaraan pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Ray dalam diskusi publik bertajuk ‘Dinamika Politik Keamanan Jelang Pilkada dan Bayang-bayang Jokowi dalam Rezim Prabowo’ di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).
1. Prabowo instruksikan seluruh pihak hormati kepala daerah terpilih
Ray menilai, pidato Prabowo penting untuk menunjukan sikap netralitas pemimpin tertinggi negeri, serta mengingatkan bagi seluruh jajarannya untuk bersikap netral dan tak berpihak pada paslon tertentu di pilkada serentak 2024.
“Kita minta Pak Prabowo besok nih, satu hari sebelum pencoblosan (27 November), berpidato sebagai Presiden Republik Indonesia,” katanya.
Ray pun mengusulkan beberapa poin yang bisa disampaikan Prabowo dalam pidatonya. Pertama, Prabowo harus berpidato dan menegaskan bahwa siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah adalah kepala daerah yang diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat.
“Sebab siapapun kepala daerahnya yang terpilih adalah kepala daerah yang akan bekerja sama dengan Pak Prabowo. Itu di-clear-kan dulu oleh Pak Prabowo. Maksud saya itu, pidatonya,” tutur Ray.
2. Prabowo juga harus instruksikan TNI-Polri netral
Kedua, lanjut Ray, Prabowo juga harus menginstruksikan dengan tegas kepada jajarannya, termasuk Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan ASN, agar bersikap netral di pilkada.
Selain itu, presiden harus mengingatkan sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, bila kedapatan lembaga negara tidak bersikap netral, bukan saja diberi sanksi administratif, tapi juga dapat dipidana.
“Dan Pak Prabowo harus mengatakan, saya tidak segan-segan untuk, ya, memperlakukan pasal-pasal pidana bagi siapapun dari aparat kepolisian, TNI, ASN, Kejaksaan, yang ketahuan melakukan tindakan yang bersikap tidak netral. Itu, ini saya harus disampaikan oleh Pak Prabowo," tegas Ray.
Ray juga mengusulkan agar Prabowo turut menyampaikan bahwa pilkada bukanlah ajang ngotot-ngototan antar paslon. Tetapi harus menjadi ajang untuk saling mengeluarkan gagasan dan ide demi kebaikan bersama, setidaknya untuk daerah tersebut, dalam 5 tahun ke depan.
“Kita tunggu pidato Pak Prabowo, apakah akan melakukannya besok. Setidaknya itu besok. Paling lambat itu besok atau besok malam, boleh dilihatkan, itu sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan Ketua Umum Partai Politik. Nah, ini yang kita tunggu dari Pak Prabowo,” ucap Ray.
3. Agar Prabowo tak dibayang-bayang Jokowi
Mantan aktivis 98 ini pun menunggu sikap tegas Presiden Prabowo menyampaikan poin-poin itu jelang pencoblosan pilkada serentak yang tinggal beberapa hari lagi.
Jika Prabowo tak berani menyampaikan, justru Ketua Umum Partai Gerindra itu masih akan terus di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo.
“Apakah Pak Prabowo akan melakukannya? Atau Pak Prabowo melanjutkan tradisi Pak Jokowi, di mana ada Jokowi, di situlah ancaman terhadap demokrasi, kualitas, dan moralnya terjadi,” kata Ray.
Ray menyampaikan, pidato presiden ini akan memiliki makna penting dan sebagai bukti Prabowo tidak dalam bayang-bayang Jokowi. Apalagi, belakangan muncul video kontroversi Prabowo meng-endorse salah satu kandidat Pilkada Jawa Tengah.
“Padahal Pak Prabowo dari awal kan mengatakan ya harus ada kesatuan antara pusat dan dengan daerah. Artinya apa? Mestinya Pak Prabowo dengan posisi yang kayak gitu, Pak Prabowo mau mengatakan, siapapun yang terpilih kepala daerahnya adalah orang yang ikut serta ya menyukseskan program saya nanti di daerah. Kan itu logika yang harus diambil. Posisi yang harus diambil,” tutur Ray.
