Jenderal Agus: TNI Siapkan 66.714 Prajurit untuk Amankan Idulfitri
- Panglima TNI akan siagakan 66.714 personel untuk bantu Polri amankan Idulfitri 2025
- Pasukan diperbantukan ke Polri, identifikasi obyek vital yang perlu pengamanan khusus, dan sinergi antara TNI-Polri serta instansi lainnya
- TNI juga menyiapkan alutsista untuk membantu pengamanan Idulfitri, sementara Kapolri perkirakan puncak arus mudik Lebaran 2025 pada 28-30 Maret
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya akan menyiagakan 66.714 personel dari tiga matra untuk membantu pengamanan Idulfitri 2025. Puluhan ribu pasukan itu akan diperbantukan ke Polri atau BKO (Bawah Kendali Operasi).
"TNI sendiri telah mengidentifikasi berbagai obyek vital yang memerlukan pengamanan khusus selama periode Ramadan dan Idulfitri. Beberapa obyek kegiatan masyarakat yang mendapat prioritas pengerahan personel TNI di antaranya masjid, bandara, stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, hingga lokasi pariwisata," ujar Agus seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).
Selain itu, juga ada pos-pos terpadu untuk memantau situasi. Ada pula pos-pos di beberapa titik rest area maupun titik lain yang dianggap membutuhkan pengerahan TNI.
Agus juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara TNI dan Polri serta instansi lainnya. Tujuannya untuk memastikan keamanan masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idulfitri.
"Saya yakin sinergitas TNI-Polri serta kementerian akan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri 1446 Hijriah," tutur dia.
1. TNI akan kerahkan alutsista untuk amankan Idulfitri
Lebih lanjut, Agus mengatakan, pihaknya juga menyiapkan sejumlah alutsista untuk membantu pengamanan Idulfitri.
Sejumlah alutsista tersebut meliputi sembilan unit pesawat Boeing, Hercules, CN dan Cassa, 12 unit helikopter, kendaraan taktis, truk dan ambulans.
2. Puncak mudik diperkirakan terjadi 28-30 Maret 2025
Sementara, Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2025 terjadi pada 28-30 Maret. Lantaran hal tersebut, Korlantas Polri bakal melaksanakan Operasi Ketupat dalam dua versi.
"Yang kemungkinan akan terjadi pada arus puncak mudik itu antara 28 dan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik pada tanggal 5—7 April 2025," ujar Sigit di Jakarta pada Senin kemarin.
Untuk operasi di wilayah, kata dia, mulai dari Lampung sampai Bali selama 17 hari. Sedangkan untuk 28 polda yang lain akan dilaksanakan selama 14 hari.
"Dimulai 23 Maret untuk yang delapan polda (Lampung sampai Bali) dan pada tanggal 26 Maret untuk yang di 28 polda lain," tutur dia.
Jenderal bintang empat itu mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai macam rekayasa lalu lintas melalui Operasi Ketupat 2025. Mulai dari penerapan ganjil genap, contra flow, hingga sistem satu arah atau one way.
"Tentunya nanti akan disesuaikan dengan rasio atau penghitungan yang dilaksanakan di Tol Japek untuk mengetahui kapan rekayasa-rekayasa tersebut harus dilaksanakan," katanya.
3. ASN diberi kesempatan WFA pada periode 24-27 Maret 2025
Selain itu, pemerintah mengantisipasi kemacetan akibat Lebaran 2025 dengan menginstruksikan ASN bekerja secara fleksibel dari mana saja. Para ASN mulai bisa bekerja dari mana saja (WFA) pada periode 25-27 Maret 2025. Hal itu tertuang di Surat Edaran Menpan RB nomor 2 tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 serta Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Menurut Rini, penerbitan SE tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan cuti bersama.
SE ini mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan akan dilakukan selama empat hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Nyepi serta Idul Fitri, yaitu mulai Senin, 24 Maret 2025, hingga Kamis, 27 Maret 2025.
Pimpinan instansi pemerintah diberi kewenangan untuk membagi jumlah pegawai yang bekerja work from office (WFO), work from home (WFH), atau work from anywhere (WFA), dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.
"Memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN di lingkungan instansinya," kata Rini di dalam keterangan tertulis pada 5 Maret 2025 lalu.
