Jokowi Pamer Power saat Dikelilingi TNI Sebut Boleh Kampanye
Jakarta, IDN Times - Analis militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, mengkritik Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang dikelilingi petinggi TNI saat menyatakan presiden boleh berkampanye atau mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pernyataan Jokowi disampaikan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Ketika itu, di belakang Jokowi ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga menjadi calon wakil presiden. Kemudian, Jokowi juga dikelilingi elite TNI, mulai dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.
"Itu gak mungkin gak sengaja, by design. Saya marah, apa kamu pernah ngomong sama perwira di belakang sana mereka boleh dijadikan pajangan seperti itu yang seolah menyatakan kepada rakyat bahwa TNI di belakang saya. Itu kan bahasa komunikasi," ujar Connie dalam diskusi 'Pemilu Curang Menyoal Netralitas Presiden hingga Laporan Kemhan ke Bawaslu', yang disiarkan di kanal YouTube PBH-Nasional, Kamis (25/1/2024).
1. Mengaku marah
Dalam kesempatan itu, Connie mengaku marah dengan tindakan Jokowi. Sebab, seharusnya tentara tak boleh ada dalam pembicaraan soal boleh berpihak kepada pihak manapun pada politik praktis.
"Ketika saya melihat kemarin, presiden muncul dan menggunakan tentara sebagai background dan mengatakan dia boleh berpolitik. Saya marah banget. Kenapa, karena tentara sudah melepas haknya sebagai warga negara tidak menggunakan hak politik karena trust di masyarakat belum ada," ucap dia.
2. Jokowi harusnya berkampanye dalam hati saja
Dalam kesempatan itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, Jokowi tidak seharusnya menyatakan boleh berkampanye. Menurutnya, Jokowi seharusnya berkampanye di dalam hati saja.
"Jokowi tidak bisa bilang, dia berhak berkampanye. Dia berhak berpolitik, iya, silakan, tetapi ya dalam hati saja. Bukan dengan segala macam gestur-gestur," kata dia.
3. Jokowi bisa dimakzulkan
Menurutnya, dengan pernyataan itu, seorang presiden bisa dimakzulkan. Dia kemudian memberikan penjelasan mengenai aturannya.
"Bahkan tindakan nyata yang dia lakukan, yang sebenarnya diatur secara jelas teman-teman bisa lihat Pasal 282, 283 bahwa pejabat negara itu tidak boleh melakukan tindakan, kegiatan, dan sebagainya yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta, selama kampanye. Jadi, sudah melanggar belum? Sudah," kata Bivitri.
"Apakah itu bisa dorong sampai pemakzulan, menurut saya sih bisa. Cuma bolanya dalam ruang politik formal itu bukan di tangan kita, tetapi di tangan DPR," ucap Bivitri menegaskan.
