Jokowi Perintahkan AHY Relokasi Warga Korban Erupsi Gunung Ruang
- Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas penanggulangan pengungsi korban erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
- Jokowi meminta data identifikasi bangunan yang rusak akibat erupsi Gunung Ruang, termasuk sekolah, rumah sakit, dan jembatan.
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memimpin rapat terbatas membahas mengenai penanggulangan pengungsi korban erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Dalam rapat tersebut, Jokowi memerintahkan Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengurus proses relokasi warga.
Jokowi mengatakan, sudah ada pendataan warga yang bersedia untuk direlokasikan.
"Saya rasa telah dilakukan pendataan penduduk yang bersedia direlokasi, kemudian pastikan bahwa lokasi yang dituju sudah clear and clean. Ini nanti Pak Menteri ATR di lapangan dilihat betul, kemudian juga pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta skema bantuan selama relokasi," ujar Jokowi, Jumat (3/5/2024).
1. Perlu ada identifikasi bangunan yang rusak
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta data identifikasi bangunan yang rusak akibat erupsi Gunung Ruang.
"Yang paling penting identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak, entah itu sekolah, rumah sakit atau jembatan dan evakuasi yang kira-kira dibutuhkan," kata dia.
2. Ada 12 ribu warga terdampak
Jokowi menyampaikan, ada 12 ribu penduduk yang perlu dievakuasi akibat erupsi Gunung Ruang.
"Sejak 16 April hingga 30 April, telah terjadi erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang berdampak pada kurang lebih 9 ribu pengungsi dan kurang lebih 12 ribu penduduk yang perlu kita evakuasikan, juga adanya penutupan bandara," ucap dia.
3. Jokowi minta proses relokasi diperhitungkan dengan matang
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta proses relokasi warga diperhitungkan dengan matang, mulai dari tanah yang aman hingga berkaitan dengan urusan pekerjaan warga.
"Karena tata ruang yang ada, apakah boleh kita kembali ke tempat asal, sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat dan juga urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan," ucapnya.
