Kejagung Periksa Mantan Menteri ESDM Sudirman Said Kasus Petral
- Sudirman Said diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang di Petral.
- Kasus Petral belum ada tersangka meskipun sudah naik penyidikan per Oktober 2025, Kejagung masih berkoordinasi dengan KPK.
- KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan mulai mempelajari dokumen terkait dugaan korupsi, dengan pasal yang akan dikenakan kepada tersangka.
Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk jadi kilang minyak di Pertamina Energy Trading Limited atau Pertamina Energy Services (PES) Pte Ltd.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut pada Selasa (23/12/2025).
"Iya benar (Sudirman Said diperiksa)," kata Anang kepada IDN Times, hari ini.
1. Sudirman Said diperiksa sebagai saksi
Anang menjelaskan, Sudirman diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri ESDM saat itu.
"Dimintai keterangan sebagai saksi dan pengetahuannya saat itu," ujarnya.
2. Kasus Petral di Kejagung belum ada tersangka
Kasus yang merugikan keuangan negara itu sudah naik penyidikan per Oktober 2025. Namun hingga saat ini, Kejagung belum menetapkan tersangka. Saat ini, Kejagung juga sedang berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di Petral periode tahun 2009-2015.
Sprindik umum diterbitkan karena diduga ada kerugian negara. Namun, jumlah pastinya belum diungkapkan secara resmi. Sprindik ini merupakan hasil pengembangan dua penyidikan yang dilakukan KPK.
Pertama, kasus suap pengadaan katalis di PT Pertamina tahun anggaran 2012-2014 dengan salah satu tersangka Direktur Pengolahan PT Pertamina Chrisna Damayanto. Kedua, kasus pengadaan minyak mentah serta produk jadi kilang pada periode 2012-2014 dengan tersangka Bambang Irianto selaku Direktur PETRAL.
"Dalam penyidikan dua perkara tersebut, penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa kerugian negara yang diakibatkan dari pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang pada periode 2009-2015," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, 3 November 2025 lalu.
3. KPK sudah memeriksa sejumlah saksi
Sementara penyidikan berlangsung, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak. Selain itu, penyidik sudah mulai mempelajari dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi ini.
Adapun pasal yang akan dikenakan kepada tersangka adalah Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
