Kala Sidang Kabinet Prabowo Digelar Terbuka untuk Pertama Kali
- Prabowo sebut ada kepala negara lain tawarkan bantuan untuk Aceh dan Sumatra
- Prabowo mengaku mendapat telepon dari sejumlah negara yang ingin memberi bantuan kepada Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang mengalami bencana.
- Prabowo menegaskan Indonesia mampu menangani bencana tersebut dan mengapresiasi kinerja cepat dari berbagai lembaga.
Jakarta, IDN Times - Tepat pukul 15.30 WIB, pada Senin (15/12/2025), Presiden Prabowo Subianto membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta. Sidang kabinet merupakan kegiatan rutin yang digelar satu bulan sekali.
Semua menteri, wakil menteri hingga kepala lembaga wajib hadir apabila tidak sedang melaksanakan tugas khusus dari Presiden Prabowo. Dalam rapat tersebut, biasanya ada laporan hingga evaluasi kinerja.
Namun, ada yang berbeda di sidang kabinet paripurna pada Senin kemarin. Acara tersebut digelar terbuka dan disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Jurnalis Istana Kepresiden juga tidak diminta keluar saat meliput sidang kabinet paripurna. Biasanya, jurnalis hanya diizinkan berada di ruangan saat Presiden Prabowo Subianto membuka sidang. Tapi, hal itu tidak terjadi pada sidang kabinet awal pekan ini. Tak ada aba-aba untuk jurnalis keluar ruangan.
Publik juga bisa menyaksikan satu per satu menteri dan kepala lembaga melaporkan hasil kerjanya. Inti dari sidang kabinet itu terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut).
1. Prabowo sebut ada kepala negara lain tawarkan bantuan untuk Aceh dan Sumatra
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku mendapat telepon dari sejumlah negara untuk memberi bantuan kepada Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang mengalami bencana. Dalam sambungan telepon itu, Prabowo menegaskan Indonesia mampu menangani bencana tersebut.
"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang, terima kasih concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya," ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menjawab soal desakan peristiwa di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, situasi di Sumatra terkendali.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali," ucap dia.
Prabowo kemudian menyampaikan apresiasi terhadap kinerja cepat dan kolaboratif dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta tim SAR gabungan. Ia juga mengapresiasi pekerja Pertamina, PLN, dan PU yang hadir di lokasi-lokasi sulit, bekerja bersama relawan.
2. Prabowo ingatkan waspada soal kekuatan luar yang tidak suka Indonesia kuat
Prabowo mengingatkan untuk mewaspadai pihak-pihak yang cenderung mencari kesalahan atau kambing hitam, terutama dari kalangan elite. Ia bahkan mencurigai adanya motivasi politik atau kekuatan asing yang tidak suka melihat Indonesia kuat. Pihak-pihak ini, menurutnya, menyebarkan narasi bohong pemerintah tidak hadir.
"Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan," kata dia.
3. Prabowo minta maaf Sumatra baru bisa pulih dalam 2 sampai 3 bulan
Prabowo menyampaikan, pemerintah terus melakukan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara usai diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Prabowo kemudian meminta maaf kondisi di Sumatra baru bisa pulih tiga bulan ke depan.
"Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam tiga hari, empat hari, lima hari. Mungkin, mungkin dua, tiga bulan aktivitas akan benar-benar normal," ucap dia.
Prabowo juga menargetkan pembangunan 2 ribu hunian sementara dan permanen sudah bisa dimulai pekan ini. Pembangunan ini menggunakan lahan milik negara, PTPN, atau konsesi hutan.
Prabowo juga telah memerintahkan transfer dana operasional langsung Rp20 miliar untuk semua gubernur terdampak dan Rp4 miliar untuk 52 bupati/wali kota terdampak.
Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu mengatakan, APBN cukup untuk melakukan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Menurutnya, anggaran itu ada karena pemerintah berhasil melakukan efisiensi.
“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun,” ucap dia.
