Kemendagri Serahkan 275 Juta Data Penduduk ke KPU untuk Pemilu 2024
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, secara resmi menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Jumat (14/10/2022).
DAK2 tersebut merupakan bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.
"Untuk keperluan pembangunan demokrasi, Kemendagri menyerahkan DAK2 untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Selain itu, KPU bisa memanfaatkan akses data kependudukan dalam melakukan verifikasi data pemilih," kata John Wempi, dalam keterangannya, Sabtu (15/10/2022).
KPU juga turut menerima data agregat WNI di luar negeri dari 133 Kantor Perwakilan RI di mancanegara. Data ini diserahkan oleh Dirjen Protokol dan Konsuler (Protkon) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Andy Rachmianto.
Menurut Wempi, sesuai amanat Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan berasal dari Kemendagri digunakan untuk semua keperluan.
Antara lain dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, serta pencegahan kriminal.
1. Jumlah laki-laki mencapai 138 juta dan perempuan 136 juta
Wempi menjelaskan, DAK2 tersebut berdasarkan data kependudukan Semester I Tahun 2022 yang berjumlah 275.961.267 jiwa.
Jumlah ini terdiri dari laki-laki sebanyak 138.999.996 jiwa dan perempuan sebanyak 136.361.271 jiwa yang tersebar di 37 provinsi. Termasuk tiga daerah otonom baru (DOB), yakni provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta 514 kabupaten atau kota dan 7.266 kecamatan.
"Jumlah penduduk per kecamatan akan digunakan untuk menentukan daerah pemilihan. Sedangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang akan dijadikan sebagai basis data dasar data pemilih akan kami serahkan bulan Desember 2022," kata dia.
2. Dalam setahun ada enam juta jiwa pindah dan 1,3 juta jiwa meninggal
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menambahkan, data kependudukan Indonesia dikenal sangat dinamis.
Hal tersebut dikarenakan setiap hari ada perubahan data kependudukan dalam jumlah yang cukup masif. Baik berupa penduduk yang lahir, meninggal dunia, pindah domisili, maupun kawin cerai.
"Jumlah penduduk yang pindah dalam setahun bisa lebih dari 6 juta jiwa, sedangkan penduduk yang meninggal dunia bisa lebih 1,3 juta yang tercatat dalam akta kematian," kata dia.
3. Ada 2,3 juta WNI tercatat tinggal di luar negeri
Adapun Dirjen Protkon Kemenlu, Andy Rachmianto, menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran dari 130 perwakilan RI, data WNI di luar negeri hingga 12 Oktober 2022 berjumlah 2.307.497 orang.
Namun untuk KBRI Pyongyang, Andy memberi catatan khusus karena nonaktif sejak 2021.
"Untuk Pyongyang, pendataan akan dilakukan dari pusat. Kemudian KBRI di Sana'a (Yaman) untuk sementara sejak Juli 2019 nonaktif dan ditangani kegiatannya oleh KBRI di Muscat," ujar Andy.
4. Penataan dan penyusunan daerah pemilihan akan berlangsung hingga 9 Februari 2023
Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menyampaikan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024, pelaksanaan penataan dan penyusunan daerah pemilihan (dapil) akan berlangsung mulai 14 Oktober hingga 9 Februari 2023.
"Untuk kegiatan ini, sesuai UU Pemilu, basis data yang kami gunakan adalah data penduduk agregat kependudukan berbasis kecamatan yang disediakan oleh Kemendagri sehingga ini sebagai simbolis akan dimulainya kegiatan penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota," ujar Hasyim.
Selanjutnya, KPU RI dijadwalkan menerima basis data WNI di mancanegara oleh Kemenlu dan update DP4 dari Kemendagri pada Desember 2022. Data-data ini untuk pemutakhiran data pemilih.
"Buruh migran yang tercatat di luar negeri sekitar 2 juta 310 ribu. Ini kalau ditotal dari jumlah yang ada itu, nanti kita baru bisa mengetahui berapa jumlah pemilih kita di DP4 yang disampaikan Kemenlu," kata Hasyim.
