KPU Ajak Siber Polri Usut Kasus Dugaan Kebocoran 105 Juta Data WNI
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan akan mengusut tudingan adanya kebocoran 105 juta data Warga Negara Indonesia (WNI) yang berasal dari database milik penyelenggara pemilu tersebut.
Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos menuturkan, terkait adanya tudingan itu, pihaknya bakal menggandeng tim siber Polri untuk mencari pelaku.
"Sebagai tindak lanjut terkait hal di atas, KPU akan bekerjasama dengan Kepolisian RI khususnya siber polri untuk mengusut pelaku tersebut," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9/2022).
1. KPU bakal mengusut tudingan kebocoran data pemilih dari berbagai sisi
Dia menegaskan pengusutan kasus tudingan kebocoran data dari KPU itu bakal ditelusuri dari berbagai sisi, termasuk pihak penjual. Selain itu, pihaknya juga bakal berupaya menemukan pihak yang dengan sengaja menyudutkan KPU.
"Pengusutan dan penelusuran dilakukan baik dari sisi penjual ataupun orang yang dengan sengaja membuat seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019," kata Betty.
2. Data WNI yang bocor bukan berasal dari KPU
Mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta ini memastikan pihaknya sudah memeriksa langsung data yang bocor hingga dijual dalam sebuah forum tersebut.
"Sehubungan dengan beredarnya informasi tentang data yang kabarnya diperjualbelikan di publik, KPU sudah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di forum underground tersebut," tutur Betty.
Betty menegaskan, berdasarkan hasil penelusuran, data yang bocor dan diduga sebagai data pemilih itu bukan berasal dari KPU.
3. Dugaan adanya kebocoran data WNI berasal dari KPU
Sebelumnya, beredar kabar kebocoran data penduduk yang dijual secara online dalam komunitas Breached Forums.
Dugaan itu muncul lantaran si penjual data dengan username "Bjorka" menulis sebuah postingan bertajuk "INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M" (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).
Akun tersebut juga diduga melakukan peretasan pada data pribadi SIM Card nomor handphone milik WNI.
